Dalam pernyataannya pada Jumat (4/7/2025), Zulfahri menilai bahwa selama ini KPK hanya berani menyentuh pelaku pinggiran, tanpa pernah benar-benar menguliti aktor intelektual yang menjadi otak dari skandal-skandal besar.
“Jangan jadi macan ompong. Kalau KPK hanya main aman, lebih baik dibubarkan saja. Publik butuh keberanian, bukan pencitraan,” tegas Zulfahri kepada wartawan mediabahri.com.
Ia menekankan, meski KPK berstatus ad hoc, lembaga tersebut memiliki kewenangan luar biasa: dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, hingga supervisi. Namun dalam praktiknya, menurut Zulfahri, KPK cenderung kehilangan taring.
KPK Wajib Tanggung Jawab Kepada Publik
Zulfahri juga menyoroti bahwa KPK memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional kepada rakyat. Bukan sekadar menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR, tapi juga menunjukkan integritas dan keberanian secara nyata di lapangan.
“Kalau hanya berani OTT staf dinas atau pejabat kelas bawah, itu bukan prestasi. Bongkar siapa pemain besar di belakang proyek-proyek siluman! Itulah yang ditunggu masyarakat,” tambahnya.
Sindiran Pedas atas OTT Kadis PUPR Sumut
Zulfahri turut mengkritik operasi tangkap tangan KPK baru-baru ini terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara dan empat orang lainnya terkait proyek jalan provinsi di wilayah Mandailing Natal.
“Sudah seminggu berlalu, belum juga terlihat langkah konkret. Apakah KPK takut? Atau memang hanya menjalankan misi setengah hati?” ucapnya pedas.
Zulfahri mencurigai bahwa KPK cenderung bermain aman, hanya menyentuh permukaan kasus tanpa keberanian menyelam lebih dalam ke akar masalah. Padahal, kata dia, pemberantasan korupsi butuh keberanian luar biasa.
“Kalau KPK tidak berani menembus tembok kekuasaan, bagaimana bisa kita percaya korupsi akan tuntas?” pungkas Zulfahri.
Redaksi | mediabahri.com
Tajam, Berani, dan Independen — Bersama Rakyat Lawan Korupsi!
