Jakarta – Mediabahri.com | Dugaan skandal ijazah palsu Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti, kembali menyulut amarah publik. Kali ini, mahasiswa Sumatera Utara tak tinggal diam. Mereka berjanji akan membawa bara perlawanan ke jantung institusi hukum — Mabes Polri — dalam aksi demonstrasi nasional pada 17 Juli 2025.
Ade Rinaldi Tanjung, Koordinator aksi, menyebut pihaknya telah resmi melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri pada 23 Juni 2025. Namun hingga kini, tak ada tanda-tanda proses hukum bergerak. Ini memicu dugaan kuat bahwa laporan itu sengaja diperlambat atau bahkan dibekukan seperti laporan serupa yang sebelumnya terhenti di Polres Langkat dan Polda Sumut.
“Kalau hukum benar-benar hidup, harusnya laporan kami sudah diproses terbuka. Tapi kenyataannya, lagi-lagi kasus ini seperti disimpan dalam laci gelap kekuasaan. Kami akan bawa massa dan bertanya langsung ke Mabes Polri: Kenapa pejabat yang diduga pakai ijazah palsu masih bebas duduk di kursi empuk pemerintahan?” tegas Ade.
Langkat, menurut para mahasiswa, bukan hanya sarang korupsi, tapi juga menjadi cermin buram bagaimana sistem pengawasan pemerintahan gagal menyaring pemimpin yang sah secara hukum.
“Kami bertanggung jawab menjaga moral pemerintahan daerah. Kalau pejabatnya palsu, bagaimana rakyat bisa percaya? Kami tak gentar, dan kami pastikan: 17 Juli, Mabes Polri akan diguncang oleh suara mahasiswa Sumut!” lanjut Ade, dengan nada geram.
Massa aksi disebutkan akan membawa bukti-bukti, dokumentasi laporan, dan pernyataan terbuka yang akan disampaikan langsung di depan gedung Bareskrim. Tak hanya itu, mereka juga mengancam akan mendesak Komisi III DPR RI, Ombudsman, dan bahkan Presiden RI, jika kasus ini terus dibiarkan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti, masih memilih bungkam seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada bantahan. Sebuah sikap yang justru memantik lebih banyak pertanyaan. (Red)
Mediabahri.com akan terus mengawal isu ini sampai ada kejelasan hukum. Kami tak akan membiarkan rakyat dipimpin oleh pembohong bersertifikat. Jika hukum tumpul ke atas, rakyat yang akan menajamkannya.
