Binjai – Mediabahri.com | Pemerintah Kota Binjai kembali menjadi sorotan nasional. Dugaan praktik nepotisme, masuknya PNS impor tanpa dasar kebutuhan, hasil UKOM yang ditutup rapat oleh BKD, serta merosotnya kinerja sejumlah pejabat strategis memicu kemarahan publik. Situasi ini dinilai sebagai bentuk penyimpangan serius terhadap UU ASN dan prinsip good governance.
Yang paling disorot adalah kinerja PLH Sekda Binjai sekaligus Kepala Bappeda, Chairin Fitri Simanjuntak, yang selama ini juga disebut sebagai figur kunci masuknya sejumlah PNS luar daerah.
▪️ Program Strategis Mangkrak: Pendapatan Merosot, Aset Jadi Bangkai Besi
Di bawah kepemimpinan Chairin saat menjabat Kadishub, sejumlah program strategis yang seharusnya meningkatkan PAD justru kolaps total:
- E-Parkir Sudirman dan Bangkatan: Target PAD Rp2,5 miliar berakhir tragis menjadi hanya Rp1,2 miliar.
- Mesin Uji Berkala (KIR): Alat ratusan juta kini mangkrak seperti rongsokan.
- Perawatan traffic light, marka jalan, lampu jalan: Tidak berjalan optimal, kekacauan lalu lintas makin parah.
- Pembangunan terminal & penindakan ODOL: Tidak pernah terealisasi.
Masyarakat menilai program strategis ini mati suri, sementara pejabat terkait tetap nyaman di jabatan.
▪️ Arus PNS Impor: Masuknya Pejabat Deli Serdang Diduga Tak Sesuai Merit System
Mediabahri.com menemukan adanya gelombang PNS impor dari Kabupaten Deli Serdang yang kini menduduki jabatan strategis di Binjai:
1. Romi Surya Dharma
Camat Binjai Barat (eks Camat Batang Kuis, Deli Serdang)
2. Rahmat Azahar Siregar
Sekretaris Dinas Perhubungan Binjai (eks Camat Hamparan Perak)
3. Roma Putra
Kabid PAUD Dinas Pendidikan (eks Kabid PMD Deli Serdang)
Publik mempertanyakan:
“Apakah Binjai kekurangan ASN berkompeten, ataukah ada jalur istimewa yang sedang diamankan?”
▪️ FKSM SUMUT: “Ini Sudah Masuk Level Penyalahgunaan Kekuasaan”
Ketua DPP-FKSM SUMUT, Irwansyah, angkat bicara dan mengecam keras kondisi Pemko Binjai:
“Jika mutasi didasarkan pada kedekatan, bukan kompetensi, dan UKOM ditutup tanpa alasan, itu merupakan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Jabatan publik bukan ruang keluarga atau ruang titipan dari kelompok tertentu.”
Ia menegaskan:
- Pemerintah kota wajib membuka hasil UKOM.
- Penempatan pejabat harus berdasarkan merit bukan hubungan personal.
- Aparat penegak hukum harus memeriksa seluruh proses mutasi dan promosi.
Irwansyah menutup pernyataannya dengan pedas:
“Binjai sedang sakit. Penyakitnya adalah penyalahgunaan wewenang. Dan ini tidak boleh dibiarkan.”
▪️ BKD Binjai Dikritik: Hasil UKOM Gelap Total
Hingga berita ini diterbitkan, BKD Binjai tak kunjung mempublikasikan hasil UKOM, padahal hasil tersebut wajib terbuka.
Tindakan BKD diduga melanggar:
- UU KIP
- UU ASN
- PP 11/2017 tentang Manajemen ASN
Penilaian publik:
“Jika tidak ada permainan, kenapa takut dibuka?”
Kepala BKD kota Binjai Rahmad Fauzi Salim ketika dikonfirmasi terkait UKOM memilih bungkam. (24/11/25).
▪️ Nepotisme Diduga Menguat, ASN Lokal Terpinggirkan
Sejumlah pejabat yang disebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Binjai menambah daftar panjang kecurigaan publik bahwa birokrasi di Binjai berjalan di luar rel meritokrasi.
ASN senior mengaku banyak yang kecewa dan merasa didiskriminasi.
▪️ Tuntutan Publik: Audit Total Pemko Binjai!
Masyarakat, aktivis, dan akademisi mendesak:
- Audit menyeluruh mutasi PNS impor
- Buka hasil UKOM tanpa tebang pilih
- Evaluasi pejabat dengan kinerja jeblok
- Usut dugaan pelanggaran UU ASN dan PP Manajemen ASN
- Pemeriksaan oleh APH dan Pemprov Sumut
Pemko Binjai Masih Bungkam
Pemko Binjai memilih diam, tanpa klarifikasi atas semua tudingan.
Dan diamnya pemerintah kini justru mempertebal dugaan publik:
“Ada sesuatu yang sengaja ditutupi.”
Redaksi: Mediabahri.com
Editor: Zulkarnain Idrus
