SULAWESI TENGAH — mediabahri.com, 22 Juli 2025 - Sorotan tajam publik kini tertuju ke Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, usai mencuatnya temuan mencengangkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Tak tanggung-tanggung, angka yang disebutkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah mengindikasikan adanya sisa belanja puluhan miliar rupiah yang tak terpakai, namun menguap tanpa penjelasan rinci.
Ketimpangan ini kian pelik setelah Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba SH, MH, menyatakan bahwa temuan BPK hanya sekitar Rp 30 miliar. Pernyataan tersebut kontras dengan data resmi dari dokumen Laporan Penyusunan Realisasi APBD TA 2024 yang justru menunjukkan sisa dana menganggur dalam jumlah fantastis.
Beberapa rincian mencolok yang terekam dalam laporan tersebut antara lain:
- Sisa Pendapatan Daerah: Rp 85.396.221.362
- Sisa Belanja Operasi: Rp 56.941.497.098
- Sisa Belanja Modal: Rp 10.921.930.715
- Sisa Belanja Tidak Terduga: Rp 144.601.408
- Minus pada Belanja Transfer: Rp -10.826.532.323
Angka-angka ini menimbulkan tanya besar: jika sisa dana mencapai ratusan miliar, mengapa angka temuan BPK hanya diklaim Rp 30 miliar? Apakah terdapat perbedaan tafsir teknis antara "sisa anggaran" dengan "temuan BPK"? Ataukah ada bagian yang sengaja ditutup-tutupi?
Publik kini menuntut adanya kejelasan dan keterbukaan. Ketidaksesuaian laporan ini bukan sekadar persoalan teknis akuntansi, namun menyentuh langsung isu kredibilitas dan integritas dalam tata kelola keuangan publik.
“Kami minta Pemerintah Daerah, DPRD, hingga BPK segera buka data secara transparan. Jangan sampai dana rakyat hilang tanpa jejak. Ini bukan uang milik segelintir elite, tapi uang hasil keringat rakyat,” tegas salah satu aktivis antikorupsi di Banggai Laut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi yang komprehensif dari pihak terkait. Namun satu hal pasti: publik Banggai Laut menunggu jawaban.
Apakah pengelolaan APBD selama ini benar-benar akuntabel? Ataukah sedang terjadi praktik-praktik manipulatif yang menyesatkan laporan keuangan demi menutup kebocoran anggaran?
Rakyat menuntut kejujuran. Jangan biarkan miliaran rupiah dana publik hilang tanpa pertanggungjawaban.
(Tim Investigasi | mediabahri.com)
