Bandar Lampung, Mediabahri.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) menyatakan dukungan penuh kepada TNI-Polri dalam mengambil langkah tegas dan terukur sesuai Undang-undang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban nasional. Dukungan ini disampaikan menanggapi maraknya aksi anarkis di sejumlah wilayah belakangan ini.
Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos, S.H., M.H., dalam keterangan persnya pada Minggu (31/8/2025), menegaskan bahwa langkah tegas yang diambil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merupakan upaya yang sangat penting demi menjaga stabilitas nasional.
“Kita mendukung langkah tegas dan terukur TNI-Polri sesuai Undang-undang dalam menyikapi aksi anarkis yang terjadi di sejumlah wilayah. Upaya ini harus diambil sebagai wujud tanggung jawab untuk memulihkan keamanan dan ketertiban nasional,” kata Seno Aji.
Meski mendukung hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa sebagaimana dijamin UUD 1945 Pasal 28E dan UU Nomor 9 Tahun 1998, Seno menyayangkan adanya insiden anarkis yang diduga ditunggangi provokator. Ia menilai perusakan fasilitas umum, pembakaran, hingga penjarahan yang terjadi tidak bisa dibenarkan dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Aksi anarkis ini jelas merusak nilai demokrasi dan mencederai semangat kebebasan berpendapat. Sebagai negara hukum, tindakan tersebut harus ditindak secara tegas agar tercipta keadaan yang tertib,” tegasnya.
Selain itu, Seno mengingatkan pejabat publik agar menjaga sikap dan tutur kata di hadapan masyarakat. Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih sensitif merespons aspirasi rakyat serta segera merealisasikan tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat.
Beberapa poin yang disuarakan DPP KAMPUD antara lain:
- Menolak kenaikan tunjangan DPR dan meminta penurunan gaji DPR.
- Evaluasi kinerja DPR serta menolak praktik rangkap jabatan sipil maupun militer.
- Audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penindakan tegas terhadap illegal mining, serta memastikan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya.
- Melakukan reformasi pajak agar tidak membebani rakyat.
- Mendesak pengesahan Rancangan UU Perampasan Aset terkait tindak pidana.
“Kami mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, namun juga berharap agar aspirasi rakyat direspons dengan cepat dan nyata demi terciptanya kondisi nasional yang kondusif,” pungkas Seno Aji.
(Redaksi: Mediabahri.com)
