Aceh – Mediabahri.com | Dugaan praktik pengurasan Dana Desa kembali menyeruak di Kota Langsa, Aceh. Kali ini, modusnya berupa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Medan bertajuk “Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong Menuju Gampong Digital yang Cerdas”. Program yang difasilitasi pihak ketiga bernama LSM Global Edukasi Prospek ini disebut-sebut membebani 66 desa dengan total anggaran mencapai Rp 924 juta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan tersebut merujuk pada surat undangan bernomor 21/LP/Gen-Pro/VIII/2025 yang ditujukan kepada Wali Kota Langsa. Acara dijadwalkan berlangsung pada 2–5 September 2025 di Hotel Grand Antares, Medan, Sumatera Utara.
Disposisi Pemko Langsa tertanggal 4 Agustus 2025 dengan nomor agenda 1805 menunjukkan surat tersebut dilaporkan kepada Kepala DPMG Kota Langsa untuk dipelajari dan ditindaklanjuti, serta ditembuskan ke Sekda dan para camat pada 19–20 Agustus 2025.
Biaya Rp 14 Juta per Desa
Setiap desa diwajibkan mengirimkan dua perangkat gampong sebagai peserta dengan biaya Rp 7 juta per orang atau Rp 14 juta per desa. Jika dikalikan 66 desa, total dana yang harus dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp 924 juta.
“Memang ada rencana Bimtek ke Medan tanggal 2 September ini. Setiap desa diminta mengirim dua perangkat. Biayanya Rp 7 juta per orang. Informasinya kegiatan ini juga melibatkan pejabat Pemko Langsa dan Wali Kota,” ungkap salah seorang perangkat desa, Sabtu (30/8/2025), yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Beberapa perangkat desa bahkan mengaku seperti “dipaksa” untuk mengikuti kegiatan ini. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan urgensi program tersebut.
Minim Manfaat, Sarat Kepentingan
Surat kegiatan ditandatangani Ketua Panitia Global Edukasi Prospek, Ruswandi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemko Langsa maupun penyelenggara belum memberikan klarifikasi resmi.
Masyarakat menilai kegiatan Bimtek ke luar daerah selama ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan gampong. “Uang rakyat digunakan untuk jalan-jalan, bukan untuk kepentingan desa. Seharusnya dana itu dipakai untuk kebutuhan nyata masyarakat, bukan dihamburkan ke Medan,” tegas seorang warga Langsa.
Desakan Hentikan Kegiatan
Gelombang kritik kini mengarah ke Wali Kota Langsa. Publik meminta agar keberangkatan Bimtek yang dijadwalkan 2 September 2025 segera dihentikan, mengingat kondisi keuangan daerah tengah dilanda krisis.
“Jangan terus-terusan menyengsarakan rakyat, Pak Wali. Dana desa itu untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir pejabat,” tambah warga lain dengan nada geram.
Sejumlah pihak juga mendesak aparat penegak hukum, baik Kejati Aceh maupun Polda Aceh, segera turun tangan menyelidiki dugaan penyalahgunaan Dana Desa dalam kegiatan ini.
Redaksi: Mediabahri.com
