Aceh | Mediabahri.com – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa, H. A. Muthallib Ibr, SE, SH, M.Si, M.Kn, CPM, CPArb, melontarkan ultimatum keras kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Langsa, Al Azmi, S.STP, MAP, terkait maraknya kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang dinilai membebani dana desa.
Menurut H. Thallib, Kepala DPMG Kota Langsa diduga berperan sebagai “agen Bimtek” yang membuka jalan bagi pihak ketiga menguras dana desa melalui kegiatan seremonial yang tidak memberi manfaat signifikan bagi gampong.
“Setiap tahun kegiatan Bimtek bisa terjadi sampai empat kali. Ini menguras dana desa hingga miliaran rupiah. Padahal, hasilnya sama sekali tidak dirasakan masyarakat, apalagi oleh para PJ Geuchik yang dikirim,” tegas Thallib, Selasa (2/9/2025) di Kantor YARA Langsa, Jalan Syiah Kuala, SP 4 Remi, Kota Langsa.
Beban Berat bagi Desa
Berdasarkan temuan YARA, setiap gampong diwajibkan mengirim dua perangkat desa untuk mengikuti Bimtek, baik di dalam kota maupun di luar kota, dengan biaya yang besar. Akibatnya, anggaran desa yang seharusnya bisa dipakai untuk perbaikan jalan, membantu kaum miskin, duafa, maupun anak putus sekolah, justru terkuras habis untuk perjalanan Bimtek.
“Ini keanehan yang jelas-jelas diduga karena rekomendasi pejabat di Pemko Langsa. Semua perangkat desa dipaksa ikut, kalau tidak, ada konsekuensinya,” ungkap Thallib yang juga Dosen Fakultas Hukum Unsam.
Desakan Hentikan Modus
YARA menilai kegiatan Bimtek hanyalah modus pemborosan anggaran desa yang dibungkus dengan alasan “peningkatan kapasitas”. Namun, hasil dari kegiatan tersebut tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat gampong.
“Al Azmi harus menjelaskan: apakah dirinya kepala dinas atau agen pihak ketiga Bimtek. Jika kegiatan ini terus dipaksakan, kami akan menempuh jalur hukum. Aparat penegak hukum di Langsa jangan menutup mata terhadap modus yang sudah lama berlangsung ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, YARA mendesak Wali Kota Langsa, Jeffry Santana, untuk segera menghentikan pola Bimtek yang digelar berulang kali.
“Wali kota yang dijuluki ‘Langsa Juara’ harus bertindak cepat. Dalam kondisi krisis keuangan, tidak pantas uang desa dihambur-hamburkan empat sampai lima kali Bimtek dalam setahun,” tambahnya.
Dorongan ke DPRK dan APH
Selain mendesak wali kota, YARA juga meminta DPRK Langsa membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana desa lewat Bimtek.
“Rakyat butuh bukti nyata dari DPRK, bukan sekadar janji. Jangan biarkan dana desa terus dialihkan ke hotel-hotel, sementara masyarakat di Kuala Langsa, Lhokbani, Alur Dua, hingga Pusung Langsa hidup dalam kesulitan,” tutur Thallib.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, Kepala DPMG Kota Langsa, Al Azmi, belum memberikan klarifikasi. Saat ditemui di kantornya pada Selasa siang (2/9/2025), yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui nomor ponsel pribadinya juga tidak berhasil.
YARA menegaskan akan terus menyoroti persoalan ini dan mendesak agar praktik Bimtek yang dinilai merugikan desa segera dihentikan.
(Jihandak Belang | Sumber: YARA Langsa – Aceh)
Redaksi: Mediabahri.com
