Mediabahri.com | Sumatera Utara – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mulai mengusung konsep smart city atau Kota Cerdas. Program ini digadang sebagai solusi modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, konektivitas, serta kualitas hidup masyarakat.
Secara konsep, smart city dirancang guna mengelola sumber daya kota—seperti energi, transportasi, hingga layanan publik—secara lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kinerja infrastruktur dan pelayanan publik melalui integrasi teknologi.
Namun, apakah penerapan program ambisius ini benar-benar bisa berjalan di Sumut?
Penggiat sosial Muhammad Zulfahri Tanjung menyambut baik langkah Pemprov Sumut, tetapi ia menegaskan bahwa implementasi smart city bukanlah pekerjaan mudah.
“Mewujudkan smart city tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ada faktor-faktor krusial yang mesti menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Tanjung.
Menurutnya, persoalan sehari-hari seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, hingga peningkatan volume kendaraan harus lebih dulu mendapat solusi nyata. Sebab, sistem smart city tidak serta-merta mampu menekan pelanggaran lalu lintas.
“Tujuan akhirnya memang mengurangi pelanggaran, tapi kenyataannya banyak kelemahan yang dampaknya justru tidak langsung terasa,” tambahnya.
Selain itu, biaya implementasi juga menjadi tantangan besar. Pengembangan sistem kota cerdas membutuhkan investasi yang sangat tinggi, baik untuk infrastruktur teknologi maupun pemeliharaan jangka panjang.
Ketergantungan pada teknologi pun tak bisa dihindari. Jika terjadi gangguan sistem, misalnya jaringan down, maka layanan publik yang terhubung berpotensi lumpuh dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Dengan segala peluang dan tantangan tersebut, publik kini menanti langkah nyata Pemprov Sumut dalam menata strategi penerapan smart city. Apakah program ambisius ini akan menjadi solusi atau justru menghadirkan masalah baru?
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
