Jakarta, Humas MA – Rabu, 27 Agustus 2025 – Mediabahri.com | Pajak merupakan kontrak sosial antara rakyat dan negara. Rakyat rela menyerahkan sebagian penghasilannya kepada negara dengan harapan dana tersebut dikelola untuk kesejahteraan bersama. Namun, kontrak sosial ini hanya akan kokoh jika disertai kepercayaan.

Kepercayaan publik adalah pondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat dan stabil. Ketika kepercayaan itu melemah, legitimasi pemerintah pun ikut dipertanyakan. Salah satu elemen vital yang menentukan kuat atau rapuhnya pondasi ini adalah pengelolaan pajak.

Pentingnya Penegakan Hukum dan Regulasi Pajak

Sistem perpajakan yang adil dan transparan hanya bisa berjalan dengan dukungan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang tegas. Tanpa itu, peluang penyalahgunaan wewenang semakin besar.

Penegakan hukum yang andal memastikan setiap warga negara maupun korporasi memenuhi kewajiban pajaknya. Di sisi lain, regulasi yang transparan memberi masyarakat pemahaman yang jelas mengenai bagaimana pajak dihitung serta digunakan. Hal ini mengurangi keraguan dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

“Ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan, kepatuhan akan tumbuh dengan sendirinya,” ujar pengamat kebijakan publik.

Transparansi Distribusi Pajak

Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang pajak mereka dialokasikan—apakah untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau subsidi kebutuhan dasar. Dengan keterbukaan itu, publik merasa menjadi bagian dari pembangunan nasional. Transparansi juga menumbuhkan rasa kepemilikan sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.

Korupsi, Musuh Utama Kepercayaan Publik

Korupsi dalam pengelolaan pajak menjadi ancaman serius. Alih-alih digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dana pajak yang bocor justru menimbulkan kekecewaan mendalam. Karena itu, pencegahan korupsi harus diprioritaskan dengan memperketat pengawasan, audit independen, serta pemberian sanksi tegas kepada pelanggar.

Selain itu, publikasi laporan keuangan negara yang detail dan mudah diakses sangat penting agar masyarakat bisa melacak setiap rupiah pajak yang dikeluarkan.

Kesimpulan

Berbagai studi menunjukkan, semakin tinggi tingkat transparansi anggaran, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika publik melihat dana pajak mereka benar-benar digunakan untuk pembangunan, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum, rasa percaya akan tumbuh kembali.

Pajak adalah pondasi hubungan antara negara dan rakyat. Untuk menjaga pondasi ini, pemerintah perlu memastikan:

1. Penegakan hukum dan regulasi perpajakan yang andal dan transparan.
2. Distribusi pajak secara efektif dan terbuka.
3. Pencegahan korupsi melalui pengawasan ketat dan sanksi tegas.
4. Transparansi penuh dalam penggunaan anggaran negara.

Dengan langkah konkret tersebut, pemerintah dapat membuktikan komitmennya dalam melayani rakyat sekaligus menjaga kontrak sosial agar tetap kokoh.

Kepercayaan publik adalah aset paling berharga sebuah bangsa. Di Indonesia, di mana penerimaan negara bergantung besar pada pajak, menjaga hubungan ini adalah keharusan. Pajak bukan hanya angka di atas kertas, tetapi jembatan kepercayaan yang menyatukan rakyat dan negara.

---

Sumber:

1. OnlinePajak.com
2. DDTC News
3. ResearchGate.net
4. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (Undiksha)

Penulis: M. Hendra Cordova Masputra
Redaksi: Mediabahri.com

---