Mediabahri.com | Jakarta, 12 Juli 2025
Komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi yang modern dan responsif kembali ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025) di Jakarta. Menteri Rini memaparkan secara rinci capaian kinerja Kementerian PANRB sepanjang tahun 2025 sekaligus menyampaikan arah strategis kerja tahun 2026.
“Kami terus berupaya menghadirkan birokrasi yang agile, kolaboratif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan,” ujar Menteri Rini.
2025: Penataan Kelembagaan dan Lompatan Digital
Tahun ini, Kementerian PANRB memprioritaskan berbagai program strategis seperti penataan ulang kelembagaan, penguatan reformasi birokrasi, serta optimalisasi layanan publik. Transformasi digital diposisikan sebagai pondasi utama agar pelayanan menjadi lebih cepat, terukur, dan inklusif.
2026: Reformasi Birokrasi Tahap I dan SAKP Jadi Fokus
Rini menjelaskan bahwa pada tahun 2026, fokus kementeriannya akan mengarah pada implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) Tahap I, penguatan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), serta pengembangan manajemen ASN berbasis talenta dan merit.
“SAKP ini penting sebagai upaya menyinergikan kinerja antarinstansi agar tidak berjalan masing-masing, melainkan berorientasi pada capaian bersama untuk mendukung target prioritas pembangunan nasional,” tegasnya.
Transformasi ASN dan Tata Kelola Digital Pemerintah
Transformasi dalam pengelolaan ASN menjadi pilar penting lainnya. Kementerian PANRB akan memperkuat sistem merit, memperluas digitalisasi manajemen ASN, dan menerapkan manajemen talenta untuk menciptakan aparatur yang adaptif dan profesional.
Di sisi lain, transformasi digital pemerintahan juga akan difokuskan pada pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) yang meliputi Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment. Infrastruktur ini akan mendukung program prioritas seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang menuntut kecepatan dan ketepatan layanan.
“Transformasi digital bukan hanya implementasi aplikasi, tapi juga mencakup perubahan cara kerja, pengelolaan data, keamanan digital, dan budaya organisasi agar pelayanan publik lebih user-centric,” tambah Rini.
DPR RI Apresiasi, Dorong Sinergi untuk Pelayanan Rakyat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian PANRB dan menegaskan bahwa pihaknya siap memperkuat sinergi dalam mendorong peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
“DPR RI akan terus mendukung semua mitra kerja kami, termasuk PANRB, BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman. Tujuannya satu: pelayanan yang berdampak dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dengan arah kebijakan yang jelas dan strategi yang progresif, Kementerian PANRB menunjukkan keseriusan dalam membangun birokrasi yang tidak hanya melayani, tetapi juga mampu berinovasi untuk kemajuan bangsa.
(Mediabahri.com | Redaksi Nasional)
