JAKARTA – Mediabahri.com | Dalam upaya memperkuat arah kebijakan dan tata kelola digital nasional, sejumlah praktisi teknologi informasi dan digital Indonesia melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit ini mengangkat berbagai isu krusial yang berkaitan dengan masa depan digital Indonesia—mulai dari urgensi identitas digital (Digital ID), tantangan regulasi kecerdasan artifisial (AI), hingga pentingnya partisipasi publik dalam kebijakan digital nasional.
Digital ID Berbasis Biometrik Jadi Sorotan
Salah satu topik utama dalam pertemuan ini adalah implementasi Digital ID berbasis biometrik sebagai alternatif dari kredensial konvensional seperti NIK dan nomor seluler yang telah banyak mengalami kebocoran. Para praktisi menilai Digital ID menjadi landasan penting dalam memperkuat kepercayaan di ruang digital dan menangkal berbagai bentuk kejahatan berbasis manipulasi identitas, termasuk judi online dan pinjol ilegal.
“Digital ID adalah fondasi utama untuk tata kelola identitas yang aman dan terverifikasi di era digital,” ujar salah satu praktisi dalam diskusi tersebut.
Kanal Komunikasi Publik & Ketiadaan BRTI
Diskusi juga menyoroti pentingnya hadirnya kanal komunikasi publik yang independen dan terbuka dalam proses perumusan kebijakan telekomunikasi dan digital. Terlebih setelah dibubarkannya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) lewat Perpres No. 112 Tahun 2020, terdapat kekosongan mekanisme konsultasi publik yang berdampak pada inklusivitas dalam pengambilan keputusan.
Regulasi AI dan Posisi Indonesia di Ranah Global
Dalam kaitan dengan kecerdasan artifisial (AI), Wamen Nezar Patria mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang regulasi AI melalui pendekatan lintas sektor dan multipemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa regulasi akan mengedepankan nilai-nilai etika dan keamanan, tanpa menghambat laju inovasi.
“Regulasi digital, termasuk AI, akan bersifat fleksibel dan berbasis nilai. Etika dan keamanan adalah prioritas, namun inovasi tetap harus didorong,” tegas Nezar.
Wamen juga menyinggung pentingnya peran aktif Indonesia dalam forum-forum internasional seperti Internet Governance Forum (IGF), serta urgensi menyatukan kebijakan terkait pengelolaan DNS dan IP Address secara nasional.
Kompetisi Teknologi untuk Talenta Muda
Tak hanya soal kebijakan, diskusi juga menyentuh perlunya dukungan negara terhadap penyelenggaraan kompetisi teknologi nasional guna membuka jalur prestasi bagi generasi muda dari berbagai daerah. Pemerintah dinilai perlu menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan riset dan talenta digital secara berkelanjutan.
“Kita tak boleh hanya jadi pengguna teknologi, tapi juga harus menjadi kontributor kebijakan dan pengembangnya. Posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan digital global,” ujar Nezar.
Kehadiran Praktisi Senior Digital Indonesia
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh senior dan pelaku strategis sektor digital nasional, di antaranya:
- Sylvia Sumarlin (Senior Advisor FTII, Dewan TIK Nasional)
- Ashwin Sasongko (Peneliti Senior LIPI, Penasehat ID-IGF, Mastel)
- Parlin Marius (Koordinator ID-NOG, Anggota APJII)
- M. Salahuddin (Deputi Operasi ID-CSIRT)
- Irwin Day (Sekjen FTII)
Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas digital seperti ini menjadi fondasi penting dalam memastikan arah kebijakan digital nasional tetap inklusif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (SB)
Liputan Humas Komdigi – Untuk Mediabahri.com
