Mediabahri.com | BATAM — Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang murid berusia sekitar 2,5 tahun di PG Djuwita, Batam, memasuki fase yang semakin dinanti publik.
Laporan yang dibuat orang tua korban pada 25 Mei 2026 kini telah bergulir melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan Ditreskrimum Polda Kepri. Namun, setelah berbulan-bulan berjalan, masyarakat masih menunggu satu titik penting: gelar perkara.
Bukan tanpa alasan.
Perkara yang menyangkut anak usia dini di lingkungan pendidikan tersebut telah menjadi perhatian masyarakat Batam. Publik ingin mengetahui secara terang apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana peristiwa itu berlangsung, serta apakah dugaan penganiayaan yang dilaporkan dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricilia Ohei mengatakan penyidik masih melengkapi sejumlah keterangan sebelum gelar perkara dilaksanakan.
“Dan sekarang masih menunggu ada satu atau dua yang harus dipenuhi lagi untuk keterangan saksinya,” ujar Kombes Nona saat ditemui di kawasan Batam Centre, Jumat (18/9/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan belum sepenuhnya rampung. Masih ada keterangan yang harus dilengkapi sebelum penyidik mengambil langkah berikutnya.
CCTV SUDAH DIAMANKAN, PUBLIK MENUNGGU ISINYA
Salah satu bagian yang paling menyita perhatian dalam perkara ini adalah rekaman CCTV dari lingkungan PG Djuwita yang telah diamankan penyidik.
CCTV bukan sekadar barang bukti biasa. Rekaman tersebut berpotensi menjadi materi penting untuk menguji kesesuaian antara keterangan saksi dan kondisi yang terekam pada saat kejadian.
Namun sampai saat ini, kepolisian belum membuka secara rinci apa yang terekam dalam CCTV tersebut.
Apakah rekaman itu memperlihatkan peristiwa yang berkaitan dengan dugaan penganiayaan?
Apakah rekaman tersebut menguatkan atau justru tidak mendukung keterangan tertentu?
Atau masih diperlukan alat bukti lain untuk menarik kesimpulan?
Pertanyaan-pertanyaan itu masih berada di meja penyidik.
Polda Kepri belum memberikan kesimpulan resmi kepada publik.
Dan justru di sinilah gelar perkara menjadi sangat penting.
PENYIDIK TURUN KE LOKASI
Penyidik Ditreskrimum Polda Kepri juga telah mendatangi langsung lokasi PG Djuwita.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai lokasi yang berkaitan dengan perkara, termasuk menyusun sketsa serta mengamati kondisi lingkungan sekolah dan aktivitas di sekitar lokasi.
Artinya, penyidik tidak hanya bergantung pada keterangan lisan. Kondisi tempat kejadian turut menjadi bagian dari proses membangun konstruksi perkara.
Seluruh informasi tersebut nantinya harus diuji dengan alat bukti lain sebelum penyidik menentukan langkah hukum.
JANGAN BIARKAN PERKARA BERHENTI PADA KETIDAKJELASAN
Masyarakat tidak sedang meminta kepolisian menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar.
Publik hanya menunggu kepastian berdasarkan hukum.
Jika alat bukti memang cukup, masyarakat tentu menunggu langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika alat bukti belum cukup, masyarakat juga berhak mengetahui bahwa perkara masih membutuhkan pendalaman.
Begitu pula jika hasil penyidikan menunjukkan konstruksi perkara berbeda dari dugaan awal pelapor, hal tersebut harus dijelaskan secara terang berdasarkan fakta dan alat bukti.
Yang tidak boleh terjadi adalah perkara terus berjalan tanpa penjelasan yang memadai, sementara perhatian publik terhadap nasib seorang anak kecil semakin besar.
Kombes Nona menegaskan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti maupun kesimpulan penyidik akan disampaikan setelah seluruh tahapan yang diperlukan selesai.
“Nanti mungkin penyidik ya yang akan sampaikan langsung secara utuh,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesimpulan akhir yang diumumkan mengenai siapa yang bertanggung jawab ataupun status hukum pihak-pihak yang diperiksa.
PUBLIK MENUNGGU: APA HASIL GELAR PERKARA?
Kini bola berada di tangan penyidik Ditreskrimum Polda Kepri.
Satu atau dua keterangan tambahan disebut masih harus dilengkapi. Setelah itu, gelar perkara diharapkan mampu menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini menggantung.
Apa konstruksi perkaranya?
Apa saja alat bukti yang telah diperoleh?
Bagaimana posisi rekaman CCTV?
Bagaimana kesesuaian keterangan para saksi?
Dan yang paling penting, bagaimana status hukum perkara tersebut setelah seluruh fakta diuji?
Masyarakat Batam tentu berharap perkara ini ditangani secara profesional, transparan, objektif dan berdasarkan alat bukti.
Sebab perkara ini bukan sekadar persoalan antara pelapor dan pihak terlapor.
Ada seorang anak usia sekitar 2,5 tahun yang menjadi pusat perhatian dalam laporan tersebut.
Karena itu, publik menunggu bukan sekadar pernyataan normatif.
Publik menunggu fakta.
Publik menunggu hasil gelar perkara.
Dan publik menunggu kepastian hukum.
Sampai seluruh proses tersebut selesai, semua pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan penentuan ada atau tidaknya tindak pidana kepada proses hukum yang sedang berjalan.
Reporter: Fahmi Hendri & Red
Editor: Zulkarnain Idrus
