MEDAN – Mediabahri.com | Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah wadah kolaborasi yang menghimpun unsur advokat, insan media siber, dan tokoh masyarakat resmi dibentuk di Provinsi Sumatera Utara. Organisasi tersebut bernama Sekretariat Bersama (SEKBER) Forum Advokasi Hukum dan Media Indonesia (FAHMI).
Pembentukan SEKBER FAHMI yang dilaksanakan pada Senin (3/8/2026) di sekretariat yang beralamat di Jalan Panglima Denai Ujung, Kota Medan, menjadi momentum awal membangun sinergi antara profesi hukum dan media dalam memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta mengoptimalkan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan publik.
Wadah Kolaborasi Advokat dan Media
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, keberadaan organisasi yang mempertemukan advokat dan insan pers dinilai memiliki posisi strategis.
SEKBER FAHMI hadir dengan visi menjadi forum kolaborasi yang mendorong terwujudnya keadilan sosial, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang berintegritas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mewujudkan visi tersebut, organisasi menetapkan lima misi utama, yaitu memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat, memberikan pendampingan hukum bagi kelompok rentan, mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum, melindungi profesi wartawan serta pejuang keadilan dari berbagai bentuk intimidasi, dan memberikan kontribusi terhadap lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara.
Struktur Kepengurusan 2026–2031
SEKBER FAHMI diisi oleh berbagai tokoh dari kalangan advokat, media, dan masyarakat dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
Ketua Dewan Pembina Utama
- Handoko Hardjono
Anggota Dewan Pembina
- Tehemano Gulo, S.H., M.H.
- Johan Chandra
Dewan Penasehat
- Eben Haezar Zebua, S.H., M.H.
- Andika, S.M., S.H., CPL
- Leonardus Laia, S.H.
Ketua Umum
- Yasaaro Tel, S.E., S.H., M.H., M.Kn.
Wakil Ketua Umum
- Syamsir (Bidang Pengembangan Organisasi)
- Arthur Pasaribu (Bidang Investigasi)
Sekretaris Jenderal
- Joe Sidjabat
Wakil Sekretaris
- Ira
- Darmayanti
Bendahara Umum
- Chairun Nisa, S.H.
Kepala Divisi
- Humas: Robin Silalahi
- Hukum dan HAM: Cecesokhi Laia, S.H.
- Investigasi: Meijieli Gulo
- Sosial dan UMKM: Nafetali Gulo
- Kaderisasi Keanggotaan: Parman Simanjuntak
- IT: Indra Marto Silaban, S.Kom., M.Kom.
Program Kerja Bertahap
Berdasarkan dokumen visi dan misi organisasi, SEKBER FAHMI membagi program kerjanya ke dalam tiga tahapan.
Pada tahap jangka pendek, organisasi akan menghadirkan layanan konsultasi hukum terpadu serta edukasi hukum bagi masyarakat dan insan pers.
Dalam jangka menengah, fokus diarahkan pada pembentukan jaringan advokasi bagi wartawan yang menghadapi persoalan hukum terkait karya jurnalistik, sekaligus menjadi mitra dalam menangkal penyebaran hoaks maupun disinformasi di bidang hukum.
Sementara itu, pada jangka panjang, SEKBER FAHMI menargetkan terbangunnya sistem penegakan hukum yang lebih transparan, bersih, dan berkeadilan, serta memperkuat kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia.
Perkuat Penegakan Hukum dan Kebebasan Pers
Dalam praktik kehidupan demokrasi, profesi advokat dan pers memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Advokat menjalankan tugas memberikan bantuan hukum dan membela hak-hak warga negara, sedangkan media menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kolaborasi tersebut, SEKBER FAHMI diharapkan mampu memperluas edukasi hukum kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
SEKBER FAHMI mengusung slogan "Mengawal Keadilan dengan Hukum, Menyuarakan Kebenaran dengan Media" sebagai komitmen membangun sinergi antara advokat dan media dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Ke depan, organisasi ini juga berencana menjalin kemitraan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi profesi, perguruan tinggi, serta berbagai elemen masyarakat sipil guna memperkuat tata kelola hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung & Red
Editor: Zulkarnain Idrus
