Mediabahri.com | Padangsidimpuan – Aroma ketidakberesan dalam penanganan kasus narkoba di Kota Padangsidimpuan semakin menyengat. Di tengah maraknya peredaran narkotika yang merusak generasi muda, Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan justru dinilai hanya sibuk menangkap “ikan teri”, sementara bandar besar diduga tetap bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum.
Kemarahan publik memuncak setelah penangkapan seorang warga bernama Starlina Hutajulu. Hingga kini, aparat kepolisian belum juga mampu mengungkap siapa pemasok narkoba maupun pihak yang diduga memberikan uang kepada yang bersangkutan. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa penegakan hukum hanya berhenti di level pengguna, bukan menyasar aktor utama peredaran narkotika.
“Kalau cuma pemakai yang ditangkap, itu bukan memberantas narkoba namanya. Bandar besarnya mana? Jangan rakyat kecil terus yang dijadikan tumbal pencitraan,” kecam seorang warga, Jumat (22/5/2026).
Masyarakat menilai Kota Padangsidimpuan sudah berada dalam kondisi darurat narkoba. Namun anehnya, hingga kini belum terlihat gebrakan besar dari aparat untuk membongkar jaringan pemasok maupun bandar utama yang diduga mengendalikan peredaran barang haram tersebut.
Sorotan tajam juga mengarah pada kasus RAS, warga yang sebelumnya ditangkap Satnarkoba Polres Padangsidimpuan dan dituding sebagai pemasok narkoba. Fakta mengejutkan muncul ketika dua terduga pengguna yang diamankan justru tidak mengakui RAS sebagai pemasok.
Kasus itu kemudian berbuntut panjang. RAS bersama keluarganya melapor ke Paminal Polda Sumatera Utara atas dugaan salah tangkap dan tindakan tidak profesional sejumlah oknum Satnarkoba. Informasi yang beredar menyebut delapan personel bahkan dikabarkan dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Namun ironisnya, sumber terpercaya menyebut para oknum tersebut masih terlihat aktif berdinas seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Hal ini memunculkan pertanyaan serius: apakah sanksi itu benar-benar dijalankan, atau hanya sebatas formalitas untuk meredam kemarahan publik?
Situasi semakin memperburuk citra Polres Padangsidimpuan setelah upaya konfirmasi wartawan berulang kali tidak mendapat respons. Kasat Narkoba AKP Juli Porwono, S.H., M.H. memilih bungkam dan tidak menjawab pesan WhatsApp wartawan.
Saat tim media mendatangi Mapolres Padangsidimpuan untuk kedua kalinya, wartawan hanya ditemui Wakapolres Kompol Parlindungan Panjaitan, S.H., M.H. bersama Kasi Humas. Janji koordinasi dengan Kasat Narkoba pun berakhir tanpa hasil. Tidak ada penjelasan resmi yang diberikan kepada publik.S
ikap diam dan tertutup ini justru memperkuat dugaan masyarakat bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Padahal, institusi Polri memiliki kewajiban menjalankan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
“Kalau polisi terus menutup diri, publik wajar curiga. Jangan sampai masyarakat menilai ada permainan dalam penanganan kasus narkoba di Padangsidimpuan,” tegas sumber masyarakat lainnya.
esakan kini mengarah kepada Kapolda Sumut agar segera mengevaluasi total kinerja Satnarkoba Polres Padangsidimpuan. Publik meminta aparat berhenti menjadikan pengguna sebagai target utama demi mengejar statistik penangkapan, sementara bandar besar diduga tetap nyaman menjalankan bisnis haramnya.J
ika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat khawatir Padangsidimpuan akan menjadi surga bagi jaringan narkoba, sementara aparat penegak hukum kehilangan kepercayaan di mata rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H. beserta jajaran Satnarkoba belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai tudingan yang berkembang.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zulkarnain Idrus
