JAKARTA, Mediabahri.com – Aroma persoalan di tubuh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) kian menyengat. Di tengah ancaman krisis energi global, perusahaan listrik milik negara itu justru disorot akibat tekanan keuangan yang dinilai mengkhawatirkan.
Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, melontarkan kritik pedas. Ia menilai manajemen PLN belum menunjukkan kesiapan menghadapi gejolak energi dunia yang kian tak menentu.
“Utang menembus Rp711,2 triliun di 2024, naik drastis dari Rp655 triliun pada 2023. Dalam setahun bertambah Rp56,2 triliun. Ini bukan angka kecil, ini sinyal bahaya,” tegasnya, Jumat (27/3/2026).
Tak berhenti di situ, laba bersih PLN justru merosot dari Rp22 triliun menjadi Rp17,7 triliun. Kombinasi utang naik dan laba turun dinilai sebagai potret rapuhnya efisiensi dan tata kelola.
“Kalau pola ini terus dibiarkan, publik patut bertanya: ke mana arah pengelolaan perusahaan strategis ini?” sindirnya.
Dugaan Rp20,9 Triliun: Transparansi Dipertaruhkan
Sorotan paling tajam mengarah pada indikasi ketidaksesuaian pencatatan laporan keuangan senilai Rp20,9 triliun pada 2026. Meski masih indikatif, angka fantastis itu dinilai tak boleh dibiarkan mengambang tanpa penjelasan.
“Ini harus dibuka seterang-terangnya. Audit investigatif wajib dilakukan. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujar Kasihhati.
Ia memperingatkan, jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya reputasi PLN yang tergerus, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Desak Presiden Turun Tangan, Dirut PLN Jadi Sorotan
Dalam nada keras, Kasihhati mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak tinggal diam. Evaluasi total terhadap PLN dan kementerian terkait dinilai sebagai langkah mendesak.
Nama Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, ikut diseret dalam pusaran kritik. Ia dianggap harus bertanggung jawab atas kondisi perusahaan saat ini.
“Evaluasi direksi, termasuk Dirut, bukan lagi opsi—tapi keharusan jika kondisi ini terus terjadi,” tegasnya.
Kasihhati juga mengingatkan agar beban dari potensi salah kelola tidak dilempar ke masyarakat.
“Jangan rakyat yang sudah disiplin bayar listrik malah dijadikan penanggung akibat kegagalan manajemen,” katanya tajam.
Sentil ESDM: Jangan Sekadar Retorika
Tak hanya PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut kena semprot. Kasihhati menilai pernyataan pemerintah sejauh ini terkesan normatif dan belum menjawab kegelisahan publik.
“Komunikasi publik jangan sekadar menenangkan. Rakyat butuh kejelasan dan langkah nyata,” ujarnya.
Bungkamnya Pihak Terkait
Hingga berita ini ditayangkan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian ESDM belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam ini justru memantik tanda tanya lebih besar di tengah masyarakat.
Ancaman Nyata di Depan Mata
Di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik dan lonjakan harga energi, kondisi PLN menjadi taruhan besar bagi ketahanan listrik nasional. Pengamat telah lama mengingatkan bahwa kebutuhan investasi besar harus diiringi tata kelola bersih dan transparan.
Jika tidak, krisis energi bukan lagi isu jauh—melainkan ancaman nyata yang bisa sewaktu-waktu menghantam.
(Tim)
