Mediabahri.com | JAKARTA – Di tengah gempuran disinformasi yang kian brutal, integritas jurnalistik kembali dipertaruhkan. Pengamat sosial sekaligus praktisi media, Eric Vr, menegaskan bahwa pers tidak boleh tergelincir menjadi alat kepentingan segelintir pihak. Ia mengingatkan, satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan mematuhi secara tegas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan menjunjung tinggi etika profesi tanpa kompromi.
“UU Pers bukan sekadar tameng kebebasan, tapi juga garis tegas tanggung jawab. Jika dilanggar, maka yang runtuh bukan hanya kredibilitas media, tapi juga kepercayaan rakyat,” tegas Eric Vr, Selasa (31/3/2026).
Iamenyoroti praktik jurnalisme yang mulai tergerus kepentingan pragmatis, di mana independensi kerap dikorbankan demi akses, kedekatan, bahkan keuntungan sesaat. Padahal, Pasal 3 UU Pers jelas mengamanatkan bahwa pers harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan menjadi alat propaganda terselubung.
Transparansi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban
Eric Vr menekankan bahwa transparansi dalam proses peliputan bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kewajiban mutlak yang harus dijalankan setiap media. Prinsip ini telah ditegaskan dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang mengatur standar kerja jurnalis secara profesional dan bertanggung jawab.
“Publik berhak tahu dari mana informasi berasal, bagaimana diverifikasi, dan sejauh mana kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, berita hanya akan menjadi opini liar yang menyesatkan,” ujarnya tajam.
Iajuga menyoroti bahaya jurnalisme instan di era digital yang lebih mengutamakan kecepatan ketimbang akurasi. Dalam kondisi ini, banyak media terjebak dalam perlombaan menjadi yang pertama, namun mengabaikan prinsip dasar verifikasi.
“Lebih baik terlambat daripada salah. Sekali publik tahu media menyajikan informasi keliru, kepercayaan itu sulit kembali,” katanya.
PersHarus Tajam, Bukan Tumpul oleh Kepentingan
MenurutEric, jurnalisme sejati adalah yang berani, kritis, dan berpihak pada kebenaran. Pers harus menjadi alat kontrol sosial yang tajam, bukan tumpul karena tekanan kekuasaan atau kepentingan ekonomi.
Iajuga menegaskan bahwa ruang kritik dari masyarakat harus dibuka selebar-lebarnya. Kritik bukan ancaman, melainkan cermin untuk memperbaiki kualitas pemberitaan.
“Kalau pers alergi kritik, itu tanda ada yang salah. Pers yang sehat justru tumbuh dari kontrol publik yang kuat,” tandasnya.
Diakhir pernyataannya, Eric Vr mengingatkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada keberanian pers menjaga marwahnya.
“Jika pers kehilangan integritas, maka publik kehilangan arah. Dan ketika itu terjadi, demokrasi hanya tinggal formalitas tanpa substansi,” pungkasnya.
(Red/Tim)
Editor: Zulkarnain Idrus
