Mediabahri.com | Medan – Kehadiran Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, MAP dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara) di Aula Raja Inal Siregar, Jumat (26/6), kembali membuka tabir persoalan klasik pengendalian inflasi. Di balik tema “Akselerasi Ketahanan Pangan untuk Mendukung Program Strategis Nasional”, muncul sorotan tajam terkait indikasi pembiaran distribusi dan dugaan praktik kartel pangan yang belum tersentuh serius oleh aparat birokrasi.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memaparkan inflasi Sumut secara tahunan (y-on-y) sebesar 3,81 persen, sementara secara bulanan (m-to-m) mengalami deflasi 0,75 persen, menjadikan Sumut sebagai provinsi dengan deflasi terdalam kedua nasional. Namun data makro tersebut dinilai tidak sepenuhnya merefleksikan tekanan riil di pasar, khususnya pada komoditas pangan strategis.
Tekananinflasi masih datang dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,23 persen. Sementara komoditas seperti beras, ikan, ayam ras, tarif listrik, dan emas perhiasan terus berfluktuasi. Mediabahri.com mencatat, fluktuasi ini kerap berulang dengan pola serupa, memunculkan indikasi masalah struktural pada rantai distribusi.R
Menjelangamadhan, Gubernur meminta kepala daerah aktif memantau harga dan memastikan pasokan. Namun sorotan publik justru mengarah pada OPD teknis dan BUMD pangan yang dinilai gagal membongkar mata rantai distribusi bermasalah. Dugaan menguat bahwa penguasaan distribusi oleh segelintir pemain besar dibiarkan berlangsung, sementara negara hanya hadir melalui operasi pasar temporer.
Dalampraktiknya, biaya logistik yang mahal, penguasaan gudang, dan permainan pasokan disebut-sebut menjadi faktor utama lonjakan harga. Ketika pasokan ditahan atau dialihkan, harga di tingkat konsumen melonjak, sementara petani dan produsen justru tidak menikmati margin yang adil. Kondisi ini memunculkan dugaan kartel pangan yang bekerja rapi di tengah lemahnya pengawasan.
HLMTPID memang menyepakati sejumlah langkah, seperti Gerakan Pangan Murah, penambahan pasokan daging melalui Bulog, kerja sama dengan produsen ayam dan telur, serta penundaan penyesuaian tarif administrasi. Namun Mediabahri.com menilai, kebijakan tersebut tidak akan efektif jika akar persoalan distribusi dan dugaan kartel tidak disentuh secara tegas.
KehadiranWali Kota Binjai di forum tersebut semestinya menjadi titik tekan evaluasi internal, khususnya terhadap OPD teknis yang membidangi perdagangan, pangan, dan distribusi. Pembiaran terhadap rantai pasok bermasalah sama artinya dengan membiarkan rakyat menanggung beban harga yang tidak adil.
Mediabahri.com menegaskan, TPID tidak boleh hanya menjadi forum stabilisasi angka, melainkan harus berani membuka dan membongkar indikasi permainan distribusi. Jika dugaan kartel pangan terus dibiarkan tanpa langkah hukum dan administratif yang tegas, maka inflasi akan terus berulang—dan negara kembali kalah di hadapan kepentingan segelintir pemain pasar.
Reporter: Mhd. Dzaki Zuris
Editor: Zulkarnain Idrus
