Mediabahri.com | Medan — Lambannya penanganan pascabencana banjir di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali menuai kritik keras. Ketua Umum PW Gerakan Pemuda Islam (GPI) Sumatera Utara, Ahmad Daud, menegaskan bahwa hingga lebih dari 50 hari bencana berlalu, kondisi faktual di lapangan masih jauh dari narasi “pemulihan” yang kerap disampaikan pemerintah.
“Hari ini Aceh Tamiang masih berlumpur, Tapteng masih nestapa. Jangan bicara kemajuan kalau rakyat masih hidup di lumpur,” tegas Ahmad Daud.
Ia menyebut, dua pekan terakhir memang tidak turun hujan, berbeda dengan banjir besar yang sebelumnya melanda Aceh Timur dan Pidie. Namun kondisi itu tidak serta-merta memperbaiki situasi. Banjir disebut terjadi di wilayah yang ekosistemnya telah rusak parah akibat pembalakan hutan, sehingga dampaknya berkepanjangan.
Menurut Ahmad Daud, pembangunan hunian sementara (huntara) dan relokasi warga memang mulai bergerak, listrik perlahan menyala meski masih hidup-mati. Namun, secara keseluruhan kehidupan masyarakat terdampak belum pulih.
“Lihat laporan resmi kementerian, akses infrastruktur pedesaan baru pulih 12 persen. Itu artinya apa? Progresnya sangat jauh dari harapan,” ujarnya.
Ia menilai ada jurang lebar antara laporan administratif dengan realitas di lapangan. Di atas kertas, progres seolah masif. Faktanya, warga masih terjebak dalam kondisi darurat berkepanjangan.
“Laporan harian terlihat indah, tapi faktuilnya bak jauh panggang dari api. Siapa pun yang turun ke lapangan akan bingung, mau mulai dari mana menghadapi kerusakan yang ada,” katanya.
Ahmad Daud secara tegas menunjuk kondisi di Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang, serta Kecamatan Tukka, Tapteng, sebagai contoh nyata lambannya pemulihan. Lumpur masih menggenangi jalan, rumah warga belum layak huni, dan akses ekonomi nyaris lumpuh total.
Ironisnya, di tengah lambannya kehadiran negara, bantuan relawan justru mulai surut. Hal ini terjadi karena dukungan masyarakat bersifat sukarela dan memiliki keterbatasan daya.
“Kita bersyukur bangsa ini punya solidaritas luar biasa. Tapi jangan biarkan solidaritas itu menutup kewajiban negara. Tanpa solidaritas warga, potensi konflik sosial sangat besar,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, jeritan warga terdampak sangat memilukan. “Pertanyaan mereka sederhana tapi menyayat hati: kalau kalian pergi, kami bagaimana?”
Menurutnya, para korban bukanlah kaum pemalas. Mereka adalah masyarakat yang kehilangan seluruh penopang hidup. Sawah hancur, kebun musnah, ternak lenyap.
“Hari ini mereka sepenuhnya jadi tuna sandang, pangan, dan papan. Untuk air bersih saja masih bergantung penuh pada bantuan luar,” ungkap Ahmad Daud.
Ia juga menyoroti persoalan klasik penanganan bencana di Indonesia: perencanaan dianggap realisasi. Anggaran disebut turun, rumah diklaim dibangun, bantuan diumumkan, namun rakyat tidak merasakannya.
“Bahkan ratusan miliar dana kebencanaan di Aceh Tamiang disebut-sebut belum tereksekusi. Narasinya heboh, realisasinya nol besar. Jangan tanya rakyat, Pak Menteri. Yang rakyat tahu, rumah mereka masih berlumpur,” sindirnya tajam.
Ahmad Daud menilai, budaya birokrasi lamban dan praktik memperpanjang meja masih menjadi penyakit kronis, bahkan dalam situasi darurat bencana. Sementara itu, di tenda-tenda pengungsian, lansia dan bayi terus berjuang melawan lapar dan penyakit.
Menjelang bulan suci Ramadhan, ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan nyata, warga terdampak akan menghadapi ibadah puasa dalam kondisi sangat memprihatinkan.
“Kita tidak tahu bagaimana mereka sahur, berbuka, apalagi merayakan Lebaran,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat luas untuk kembali menguatkan gerakan warga bantu warga, mulai dari sembako, obat-obatan, kebutuhan bayi, hingga air bersih. Namun ia menegaskan, solidaritas rakyat tidak boleh dijadikan alasan pembiaran oleh negara.
“Relawan bukan musuh, bukan pesaing negara. Kritik bukan ancaman. Justru itu pintu evaluasi. Tujuan kita satu: rakyat segera pulih dari bencana, bukan sekadar pulih di laporan,” pungkas Ahmad Daud.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zulkarnain Idrus
