Boyolali – Mediabahri.com | Di tengah sorotan publik terhadap pelayanan aparat yang kerap dianggap abai terhadap kelompok rentan, Polres Boyolali justru memilih melawan arus dengan langkah nyata. Bukan jargon, bukan seremoni. Melalui Forum Belajar Bahasa Isyarat, institusi ini menegaskan bahwa pelayanan publik yang menutup mata dan “tuli” terhadap kebutuhan difabel adalah bentuk ketidakadilan yang tak bisa lagi ditoleransi.
Forum belajar ini menjadi tamparan halus bagi pola lama pelayanan yang kerap menyisihkan penyandang disabilitas rungu dan wicara. Polres Boyolali secara terbuka mengakui bahwa tanpa kemampuan bahasa isyarat, aparat di garda terdepan berpotensi menjadi penghambat hak warga negara dalam memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum.
Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto secara tegas menyatakan bahwa penguasaan dasar bahasa isyarat bukan sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan mutlak dalam pelayanan kepolisian modern.
“SPKT, Satlantas, hingga pelayanan administrasi lainnya harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat difabel. Negara tidak boleh gagap, apalagi abai. Pelayanan harus setara, mudah diakses, dan bermartabat,” tegas Kapolres.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap praktik pelayanan publik yang selama ini masih berwatak eksklusif dan normatif, seolah-olah semua warga memiliki kemampuan komunikasi yang sama.
Materi forum disampaikan oleh Cahyo Setyo dari Komunitas Teman Tuli Solo bersama Faqih Annisa, juru bicara Bahasa Isyarat Indonesia. Peserta tidak hanya dijejali teori, tetapi dipaksa “turun gelanggang” mempraktikkan BISINDO, mulai dari alfabet A–Z hingga simulasi komunikasi sederhana yang relevan dengan tugas kepolisian.
Cahyo menegaskan, bahasa isyarat bukan sekadar alat komunikasi, melainkan jembatan martabat bagi penyandang disabilitas. Tanpa itu, pelayanan publik hanya akan melahirkan ketimpangan dan rasa terpinggirkan.
Forum berlangsung dinamis dan penuh interaksi. Diskusi terbuka dan praktik langsung memicu antusiasme peserta, sekaligus membuka kesadaran bahwa empati tidak cukup diajarkan lewat slogan, tetapi harus dilatih dan dibiasakan.
Polres Boyolali melalui forum ini mengirim pesan keras: Polri tidak boleh hanya hadir saat menegakkan hukum, tetapi juga saat memastikan setiap warga—termasuk difabel rungu dan wicara—mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi. Pelayanan publik yang inklusif bukan pilihan, melainkan kewajiban konstitusional.
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto, Kabag SDM Kompol Subiyati, para pejabat utama Polres Boyolali, serta personel SPKT, Satlantas, Satintelkam, Satbinmas, dan jajaran polsek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Reporter: Armila GWI
Editor: Zulkarnain Idrus
