Mediabahri.com | Binjai – Dugaan pengkondisian lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai kini memasuki fase yang lebih serius dan mengkhawatirkan. Selain pola nilai peserta seleksi yang mencolok dan dinilai tidak wajar, beredar isu kuat adanya dugaan oknum inspektor—yang disebut-sebut orang dekat Wali Kota Binjai—berperan sebagai makelar jabatan di tubuh Pemko Binjai.
Isu ini mencuat seiring menguatnya dugaan bahwa hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama telah dikunci sejak awal, sementara rangkaian tahapan seleksi hanya dijadikan formalitas administratif. Praktik ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap sistem merit ASN dan mencederai keadilan birokrasi.
Sorotan publik mengarah pada seleksi jabatan strategis, salah satunya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Dua peserta “impor” dari luar daerah mencatat nilai sangat mencolok. Wahyu Umara meraih nilai makalah 84,3 dan wawancara 85,5, sementara IRSAN FIRDAUS, S.H., M.AP., pejabat asal Kabupaten Gayo Lues, Aceh, mencatat nilai makalah 84,5 dan wawancara 87,5.
Nilai tinggi yang nyaris “sempurna” ini dinilai publik sulit diterima secara logika objektif, mengingat keduanya baru hasil mutasi dan minim rekam jejak pengelolaan pemerintahan di Kota Binjai. Pola ini memperkuat dugaan bahwa angka-angka penilaian disusun untuk mengamankan nama tertentu, bukan murni hasil kompetensi.
Isu Makelar Jabatan: Inspektorat Dipertanyakan Integritasnya
Yang lebih memprihatinkan, beredar isu bahwa seorang oknum inspektor yang disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan Wali Kota Binjai diduga berperan sebagai makelar jabatan—mengatur, mengarahkan, bahkan “mengunci” calon-calon tertentu dalam lelang jabatan.
Jika isu ini benar, maka Inspektorat—yang seharusnya menjadi benteng terakhir pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang—justru berbalik arah menjadi bagian dari masalah. Praktik semacam ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi potensi pelanggaran serius terhadap UU ASN, PP 11/2017, dan Peraturan KASN.
Ironisnya, hingga kini pihak Inspektorat maupun BKD Kota Binjai memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait dugaan pengkondisian dan isu makelar jabatan tersebut. Sikap diam ini justru mempertebal kecurigaan publik bahwa ada skenario tertutup yang sedang dijaga rapat.
Lulusan STPDN/IPDN Diabaikan, Birokrasi Dikelola “Impor”
Di sisi lain, publik juga menyoroti diabaikannya banyak ASN lulusan STPDN/IPDN dalam pengisian jabatan strategis di Kota Binjai. Padahal, lulusan STPDN/IPDN secara khusus ditempa dan dididik untuk mengelola pemerintahan, memahami tata kelola birokrasi, administrasi negara, hingga pelayanan publik.
“Ini ironi besar. Banyak lulusan STPDN/IPDN yang kompeten justru tersisih, sementara pejabat dari luar daerah dengan proses seleksi yang dipertanyakan malah diunggulkan,” ujar seorang pengamat pemerintahan yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tajam: apakah Pemko Binjai sudah tidak percaya pada kader birokrasi sendiri yang dididik khusus untuk pemerintahan? Ataukah jabatan hanya dibagi berdasarkan kedekatan dan kepentingan?
Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar salah urus, melainkan pembusukan sistemik birokrasi, di mana kompetensi dikalahkan oleh relasi, dan seleksi terbuka berubah menjadi pasar gelap jabatan.
Desakan Audit Total
Publik kini mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan audit total dan independen, tidak hanya terhadap hasil seleksi, tetapi juga menelusuri peran aktor-aktor di balik layar, termasuk dugaan makelar jabatan.
Sebab, bila Inspektorat yang seharusnya mengawasi justru diisukan bermain, dan lulusan STPDN/IPDN yang disiapkan negara malah disingkirkan, maka yang runtuh bukan hanya birokrasi Kota Binjai, tetapi juga marwah pemerintahan itu sendiri.
Jika praktik ini dibiarkan, maka seleksi jabatan hanyalah ritual palsu, dan jabatan publik tak lebih dari alat dagang kekuasaan—rapi di depan, busuk di dalam.
Reporter: Zulkarnain Idrus
