Mediabahri.com | Binjai —
Polemik proyek ornamen bernuansa Tionghoa di salah satu kelurahan di Kota Binjai terus memicu gelombang kritik publik. Proyek yang dianggap tidak memiliki urgensi dan tidak mencerminkan identitas lokal itu kini disorot karena diduga tidak melalui mekanisme resmi dan sarat kepentingan tertentu.
Praktisi hukum Sumatera Utara, Ahmad Zulfikar, SH., MH, menegaskan bahwa jika proyek tersebut benar dikerjakan tanpa dasar administrasi dan perencanaan yang semestinya, maka terdapat indikasi kuat pelanggaran pidana.
“Jika tidak ada dokumen perencanaan, penugasan, atau anggaran yang jelas, maka pejabat terkait bisa dijerat Pasal 421 KUHP karena penyalahgunaan wewenang. Pemerintah wajib menjalankan prosedur, bukan atas dasar pesan atau arahan informal,” tegasnya.
Zulfikar menambahkan bahwa proyek publik harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan “dijalankan begitu saja” tanpa kejelasan status hukumnya.
Tokoh Masyarakat: “Jangan Mengistimewakan Etnis Tertentu di Republik Ini”
Sosok masyarakat Binjai yang vokal, Asas Hutabarat, ikut mengecam keras pemilihan ornamen bernuansa Cina tersebut.
“Janganlah terlalu mengistimewakan etnis Cina di republik ini. Mengapa harus memakai ornamen Cina di kelurahan itu? Banyak kelurahan bisa memakai ornamen kesukuan lokal, semua bisa dibuat tanpa memihak satu etnis,” ujar Asas dengan nada geram.
Asas menegaskan bahwa proyek pemerintah di ruang publik harus mewakili kearifan lokal, bukan mempromosikan identitas kultural tertentu yang tidak relevan dengan masyarakat setempat.
Dugaan Kuat Ada “Tangan Lain” Mengatur Proyek — Mediabahri.com Mengecam Keras
Dalam investigasi lapangan, informasi yang berkembang dan layak dipercaya menyebut bahwa sejumlah proyek di Kota Binjai diduga berada dalam kendali seorang pria berinisial DG, yang disebut sebagai suami Kepala Inspektorat Kota Binjai.
Lebih jauh, DG juga disinyalir merupakan pensiunan PNS dari PUTR Kabupaten Langkat, sehingga dugaan keterlibatannya dalam proyek-proyek Kota Binjai menambah tanda tanya besar.
Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, DG disebut-sebut mengatur distribusi proyek, menghubungkan pihak rekanan, hingga diduga “mengatur ritme” pengerjaan proyek tertentu.
Mediabahri.com dengan tegas mengecam keras setiap dugaan penyimpangan seperti ini.
“Bila benar ada pensiunan PNS yang bukan pejabat aktif justru mengendalikan proyek pemerintah, apalagi memiliki hubungan keluarga dengan pejabat pengawas internal daerah, maka ini potensi konflik kepentingan serius yang harus diusut,” tulis pernyataan editorial Mediabahri.com.
Kabid Cipta Karya PUTR Binjai Bungkam
Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait dasar perencanaan, sumber anggaran, serta pihak yang mengerjakan proyek ornamen tersebut, Kabid Cipta Karya PUTR Kota Binjai, Royto Sihombing, tidak memberikan jawaban apa pun.
Diamnya pejabat teknis ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada proses yang tidak transparan.
Mediabahri.com Mendesak Penegak Hukum Turun Tangan
Atas temuan dan dugaan-dugaan yang mencuat, Mediabahri.com mendesak:
- Dilakukannya audit investigatif terhadap proyek ornamen tersebut.
- Pemeriksaan dokumen perencanaan, RAB, dan penunjukan pelaksana.
- Penyelidikan atas dugaan keterlibatan DG dalam proyek-proyek di Binjai.
- Klarifikasi terbuka dari PUTR Kota Binjai.
- Penegakan hukum atas potensi pelanggaran Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang.
Mediabahri.com berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga menemukan titik terang, karena uang publik bukanlah alat permainan kelompok tertentu.
Redaksi.
