Langkah ini diinisiasi menyusul banyaknya keluhan dari para pengemudi terkait sistem tarif, keselamatan kerja, dan perlindungan hukum yang dinilai belum berpihak pada mereka.
Dalam keterangannya yang diterima Minggu (5/10/2025), Bobby menyebut Satgas tersebut akan berfungsi sebagai wadah aspirasi dan penyusun rekomendasi kebijakan konkret untuk Pemprov Sumut.
"Kami minta ke Satgas, tolong keluhan seperti ini diterbitkan rekomendasi ke Pemprov Sumut,” ujar Bobby.
Bobby menegaskan, hasil kajian Satgas akan menjadi dasar penerbitan kebijakan baru, termasuk kemungkinan terbitnya Peraturan Gubernur yang lebih berpihak pada para pengemudi ojek online.
"Setelah diterbitkan rekomendasi, tolong buat kajiannya dan serahkan kepada kami. Dalam waktu seminggu kami akan keluarkan kebijakan dari hasil rekomendasi itu,” tegasnya.
Satgas ini akan diketuai oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumut, dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pendamping.
Keduanya akan bekerja sama dengan perwakilan komunitas driver ojol dan pihak aplikator, agar setiap keputusan bisa menyentuh akar masalah di lapangan.
Langkah ini muncul setelah Bobby bertemu langsung dengan sejumlah perwakilan driver ojol se-Sumut, yang menyoroti persoalan argo murah, perang tarif, dan minimnya perlindungan keselamatan dari aplikator.
Ketua Umum GODAMS, Agam Zubir, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumut.
"Kami berharap Satgas ini bisa jadi jembatan antara pemerintah dan aplikator, supaya nasib para driver tidak terus dipermainkan sistem,” kata Agam.
Inisiatif Bobby ini mendapat sambutan positif dari banyak pihak.
Selama ini, para pengemudi ojol merasa keluhan mereka sering diabaikan dan tidak mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan.
Dengan hadirnya Satgas Pengawasan Ojol, mereka berharap keadilan tarif dan keselamatan kerja bisa segera diwujudkan di Sumatera Utara.
Reporter: Mhd. Dzaki Zuris
Editor: ZoelIdrus
