Songsong Indonesia Bangkit, Presidium Konstitusi Ajak Presiden Perkuat Konstitusi
JAKARTA – Mediabahri.com | Presidium Konstitusi, sebuah organ perjuangan untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, meminta Presiden Prabowo Subianto agar segera mendorong terwujudnya Indonesia Bangkit melalui pengembalian sistem bernegara kepada Pancasila. Langkah itu, menurut Presidium, hanya bisa diwujudkan dengan melakukan koreksi total terhadap sistem politik liberal hasil Amandemen 1999–2002.
Presidium Konstitusi yang dipimpin Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, telah menyampaikan sikap resminya lewat Maklumat Presidium Konstitusi pada 10 November 2023 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam maklumat tersebut, Presidium mendesak agar MPR RI bersama seluruh elemen bangsa melakukan kaji ulang konstitusi dengan cara kembali ke UUD 1945 naskah asli, lalu menyempurnakannya melalui teknik addendum.
“Hari ini kami silaturahmi ke Pak Try, untuk memaparkan naskah akademik dan poin-poin addendum yang telah kami susun. Tujuannya memperkuat dan menyempurnakan naskah asli UUD 1945, tanpa mengubah struktur dan rancang bangun sistem bernegara yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Jadi kita memperkuat, bukan mengganti,” ujar penggagas Presidium Konstitusi yang juga Anggota MPR RI/DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Selasa (2/9/2025).
Menurut LaNyalla, draf akademik dan poin-poin penyempurnaan itu telah disampaikan langsung kepada Try Sutrisno selaku Ketua Presidium Konstitusi untuk mendapatkan masukan. Salah satu usulannya adalah memperkuat peran MPR RI agar benar-benar menjadi penjelmaan kedaulatan rakyat secara utuh.
“Sekaligus gagasan perbaikan DPR RI agar produk legislasi yang dihasilkan memenuhi public meaningful participation. Caranya, membuka ruang bagi anggota DPR RI dari unsur non-partai politik atau perseorangan yang dipilih melalui pemilu, seperti praktik di sejumlah negara Eropa dan Afrika Selatan,” tegas Ketua DPD RI ke-5 itu.
LaNyalla juga menjelaskan, ke depan MPR tetap terdiri dari DPR hasil pemilu, ditambah utusan golongan serta utusan daerah yang diutus langsung oleh komunitas masing-masing dari bawah. Dengan begitu, seluruh elemen bangsa terwakili dalam menjaga arah perjalanan negara melalui penyusunan GBHN yang bersifat mengikat bagi Presiden terpilih.
“Setiap tahun sekali MPR melakukan evaluasi dan menerima laporan kinerja semua lembaga negara, bukan hanya Presiden. Apakah Mahkamah Agung, BPK, DPA, hingga lembaga lainnya sudah menjalankan GBHN? Karena hakikatnya, GBHN adalah kesepakatan rakyat yang dituangkan menjadi program kerja negara,” paparnya.
LaNyalla mengapresiasi komitmen Presiden yang berulang kali menyatakan tekad untuk mengembalikan kedaulatan bangsa lewat ekonomi Pancasila sesuai Pasal 33 UUD 1945. Namun, ia berharap Presiden juga berani mengembalikan sistem politik Pancasila.
“Jangan setengah-setengah, karena akan melahirkan paradoks. Ini momentum Presiden untuk meninggalkan legacy besar: mengembalikan jati diri bangsa yang berdaulat. Bangsa ini punya sejarah panjang perjuangan melawan penjajahan. Didik generasi muda dengan nasionalisme dan sejarah agar Indonesia kuat. Sebab bangsa yang tercerabut dari budaya dan sejarahnya pasti rapuh,” pungkasnya.
Dalam pertemuan di kediaman Try Sutrisno itu, turut hadir Sekjen Presidium Konstitusi sekaligus pengamat ekonomi politik Dr Ichsanuddin Noorsy, perumus Presidium Konstitusi Dr Andi Mulyadi (dosen ilmu politik UI), Irjen Pol (Purn) Mohammad Arief, serta sejumlah pegiat konstitusi lainnya. (*)
Redaksi: Mediabahri.com
