
"Selama ini, pelaku korupsi seakan menganggap hukum hanya kata-kata kosong. Mereka bebas memperkaya diri, sementara rakyat menanggung dampaknya,” ujar Prof Sutan.
Menurutnya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara bukan lagi hal rahasia. Para oknum menggunakan berbagai cara untuk menghalalkan korupsi, bahkan melanggar peraturan dan norma hukum. Akibatnya, Indonesia kehilangan triliunan rupiah setiap tahun.

> “Bila ada oknum pejabat dari dasar sampai tertinggi yang melakukan korupsi, maka tidak kebal hukum. Bongkar, hukum seberat-beratnya, dan sita seluruh kekayaan hasil korupsinya.”
Ia menegaskan, tanpa keberanian Presiden menindak koruptor elit, Indonesia tidak akan maju. Rakyat justru menjadi korban, diperbudak oleh kebijakan yang memperkaya pejabat korup.
Selain itu, Prof Sutan menyoroti kelemahan pengawasan lembaga penegak hukum: KPK harus diperkuat, satgas pengawas pencucian uang perlu dibentuk, dan kepolisian, kejaksaan, serta peradilan harus direformasi total agar tidak ada oknum yang membekingi koruptor berjamaah.
> “Oknum tikus berdasi yang didukung partai agar duduk di jabatan penting sering mengatur proyek dan program pemerintah untuk kepentingan sendiri. Bahkan mereka berbagi ‘jatah’ dengan penegak hukum agar aman dari jerat hukum,” tegasnya.
Prof Sutan menekankan pentingnya efek jera: kurungan penjara harus disertai penyitaan seluruh kekayaan hasil korupsi. Bila langkah ini dilakukan, ia yakin ekonomi Indonesia akan membaik, hukum bersih dari mafia, dan rakyat mendapat keadilan yang selama ini terabaikan.
Saat ini, lebih dari 70% masyarakat Indonesia menghadapi kesulitan ekonomi dan kemiskinan akibat praktik korupsi yang merajalela. Menurut Prof Sutan, tanpa keberanian Presiden dan reformasi total lembaga hukum, kondisi ini akan terus berlanjut.
> “Saatnya pemimpin berani mengungkap koruptor elit berjamaah dan menghentikan pencucian uang besar-besaran. Jika tidak, rakyat tetap menderita, dan negara tetap kehilangan triliunan,” pungkas Prof DR KH Sutan Nasomal SH, MH.
Narasumber: Prof DR KH Sutan Nasomal SH, MH – Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta
Redaksi: Mediabahri.com