Mediabahri.com | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memfasilitasi kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diprioritaskan berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ada 62 daerah 3T yang BGN akan bekerja sama dengan Pemda, dan kami yang memfasilitasi. Sementara untuk daerah lain, di luar daerah terpencil, juga sudah dibentuk Satgas-Satgas untuk membantu BGN,” ujar Mendagri saat memberikan keterangan pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Mendagri menjelaskan, Kepala BGN Dadan Hindayana telah menugaskan perwakilan BGN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mereka akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) setempat yang berfungsi menjembatani Pemda dan BGN dalam mengevaluasi pelaksanaan MBG.
“Prinsip utamanya, daerah hanya ingin membantu. Tetapi keputusan utama tetap berada di BGN,” tegasnya.
Selain aspek koordinasi, Mendagri menekankan pentingnya pengawasan gizi. Namun, dalam hal terjadi insiden seperti keracunan makanan, penanganan awal tetap berada di bawah kewenangan Pemda. Hal ini dikarenakan BGN tidak memiliki fasilitas kesehatan maupun kewenangan untuk melakukan layanan perawatan langsung.
“Jika terjadi insiden, otoritas daerah lah yang pertama kali melakukan penanganan. Pemda memiliki rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, hingga sistem gawat darurat. Itu yang akan menjadi ujung tombak penanganan awal,” jelas Mendagri.
Program MBG diharapkan mampu memperkuat ketahanan gizi masyarakat, meningkatkan kesehatan anak bangsa, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor antara pusat dan daerah.
Puspen Kemendagri | Mediabahri.com
