Jakarta – Mediabahri.com | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai salah satu proyek unggulan Asta Cita Presiden mulai menuai sorotan publik. Meski awalnya disambut positif karena meringankan beban ekonomi orang tua murid, kini program tersebut justru diwarnai sejumlah persoalan, termasuk dugaan kasus keracunan massal yang dialami pelajar sekolah dasar.
Kasus terbaru mencuat di salah satu SD Negeri di Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, di mana puluhan siswa dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, dan sakit perut usai menyantap makanan bergizi gratis dari dapur penyedia. Peristiwa ini menimbulkan keresahan orang tua murid terkait kualitas dan standar keamanan makanan dalam program pemerintah pusat tersebut.
Menanggapi hal itu, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional sekaligus ekonom, menyampaikan kritik keras.
“Pertama, ini menyangkut keselamatan anak-anak bangsa. Jangan sampai program yang diklaim untuk menyehatkan justru berubah menjadi ancaman kesehatan. Kedua, kita harus awas apakah program ini benar-benar dijalankan dengan niat tulus atau hanya sekadar seremonial politik untuk menutupi kekurangan program Asta Cita Presiden,” tegasnya di Jakarta, Jumat (23/8/2025).
Lebih lanjut, Prof. Sutan menyoroti potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran MBG yang mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, program berskala nasional rawan disalahgunakan oleh oknum pejabat maupun penyedia jasa.
“Kita tahu praktik mafia anggaran di negeri ini. Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk gizi anak-anak justru masuk ke kantong pribadi segelintir orang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan. Dugaan keracunan, kata dia, bisa terjadi akibat lemahnya kontrol pemerintah terhadap standar keamanan pangan.
“Kita bicara soal anak-anak. Masa depan bangsa dipertaruhkan di meja makan sekolah. Kalau pengawasan lemah, akibatnya fatal. Pemerintah tidak boleh main-main. Program ini harus transparan, akuntabel, dan berbasis kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik sesaat,” pungkasnya.
Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti kasus keracunan yang mencuat sekaligus memperbaiki tata kelola program MBG. Pertanyaan besar yang mengemuka: apakah program ini benar-benar berpihak pada anak-anak dan rakyat kecil, atau hanya proyek mercusuar yang menyisakan masalah di lapangan?
Ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, sekaligus Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta.
Redaksi: Mediabahri.com
