Jakarta – Mediabahri.com | Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, guna membangun sinergi dalam meningkatkan budaya keselamatan pelayaran (safety culture) di Indonesia.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Ditjen Hubla tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pramarin, Dr. Capt. Datep Purwa Saputra, MM., MH., MBA, bersama jajaran pembina, dewan pengawas, dan pengurus Pramarin, di antaranya Leon Muhammad, Adharta, MSc, Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH., MH., Dr (c) Ir. Nuradi, SH., MH., Romi Gozali, SH., MH., Paulus Sihombing, S.Kom., Andriyo Pratama, ATT I., Basuki, dan Aris.
Pihak Ditjen Hubla menerima langsung rombongan Pramarin, dengan hadirnya Setditjen Hubla, Lolan Andi Sutomo Panjaitan, ST., MT., serta Dir. KPLP, Capt. Hendri Ginting, MM. beserta jajaran pejabat eselon III di lingkungan Kemenhubla.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Pramarin menyampaikan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagai mitra strategis Kemenhub khususnya di bidang transportasi laut. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Dirjen Hubla ditetapkan sebagai ex officio pembina Pramarin, yang pada kesempatan ini juga diberikan cenderamata sebagai bentuk penghormatan.
Usai audiensi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mendalam mengenai kajian akademis dan praktis terkait keselamatan pelayaran, meliputi aspek kepelautan, kelaiklautan kapal, kepelabuhanan, keamanan maritim, teknologi informasi dan siber maritim, pengawasan operasional, peran Mahkamah Pelayaran (Mahpel), hingga dukungan terhadap produk lokal (TKDN) yang memenuhi standar SNI, BTKP, atau BKI untuk perlengkapan keselamatan kapal.
Beberapa poin penting hasil diskusi yang dicatat redaksi antara lain:
- Budaya Keselamatan – Menyikapi insiden tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama dan terbakarnya KM Bacelona V, Pramarin menekankan pentingnya kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap budaya keselamatan tanpa saling menyalahkan sebelum proses hukum selesai.
- Penguatan Mahpel – Pramarin mendukung urgensi pembentukan UU Mahkamah Pelayaran sebagai lembaga peradilan maritim di bawah Mahkamah Agung.
- Standarisasi TKDN – Dorongan penggunaan produk dalam negeri yang sesuai standar nasional untuk perlengkapan keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.
- Kesejahteraan Pelaut – Penegakan perjanjian kerja laut (PKL) sesuai UMP, kajian standar gaji berbasis kompetensi, risiko kerja, serta penyesuaian PP No. 7 Tahun 2000 terkait asuransi wajib pelaut.
- Big Data Maritim – Pemanfaatan kajian AI dan siber Pramarin untuk membangun basis data maritim nasional dan mengantisipasi kejahatan siber.
- Koordinasi Lintas Lembaga – Sinkronisasi pengawasan kapal di laut agar pemeriksaan sesuai tupoksi instansi terkait.
- Penguatan Kompetensi SDM – Pelatihan non-STCW untuk PSO, RSO, CSO, PFSO, dan SSO, termasuk kemampuan deteksi dini intelijen maritim.
- Port Community System (PCS) – Pengembangan platform digital terpadu yang menghubungkan seluruh pihak dalam ekosistem pelabuhan dengan dukungan teknologi AI, robotik, dan kesiapan SDM IT.
Ketua Umum Pramarin, Capt. Datep, menegaskan bahwa sinergitas antara Pramarin dan Kemenhub sebagai regulator sangat penting untuk meningkatkan kesadaran seluruh pihak akan budaya keselamatan pelayaran.
“Terjadinya kecelakaan kapal sering kali berakar dari kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan jiwa. Melalui kerja sama yang solid, kami menargetkan terciptanya kondisi Zero Accident di perairan Indonesia,” pungkasnya.
Pramarin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini melalui seminar, forum group discussion (FGD), hingga penyusunan konsep akademik dan rekomendasi kebijakan demi memajukan industri maritim nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Redaksi: Mediabahri.com
