JAKARTA – Mediabahri.com | Dalam upaya merespons gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kian meluas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menunjukkan langkah konkret. Siang ini, Selasa (29/7/2025), Polri akan melepas 1.575 buruh terdampak PHK dan angkatan kerja baru untuk memasuki dunia kerja yang telah dipersiapkan melalui kolaborasi lintas sektor. Acara berlangsung di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan.
Ini merupakan kali kedua Kapolri melepas buruh ke tempat kerja baru. Sebelumnya, pada 12 Juni 2025, Sigit juga melepas 700 buruh yang kehilangan pekerjaan akibat PHK massal.
Langkah ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bagian dari kebijakan strategis yang digerakkan langsung oleh instruksi Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk tanggap darurat sosial terhadap melonjaknya angka pengangguran akibat gejolak ekonomi global dan domestik.
“Kemudian kita atur kolaborasi untuk mencari dan mempersiapkan mereka. Untuk kemudian bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru,” ujar Kapolri.
Kolaborasi Nyata, Bukan Wacana
Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak bekerja sendiri. Upaya ini melibatkan berbagai elemen, termasuk dunia usaha, kementerian terkait, serta lembaga pelatihan kerja. Tak hanya memberikan pekerjaan, Polri juga melakukan pendampingan dan pelatihan keterampilan sebelumnya agar para pekerja siap menghadapi dunia kerja yang baru.
“Harapan kita kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan kami minta desk ketenagakerjaan yang beberapa waktu lalu sudah kita latih bersama,” tambahnya.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk transformasi peran Polri yang bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
Respons Cepat di Tengah Krisis
Di tengah kritik publik terhadap lambannya respons institusi terhadap badai PHK di berbagai sektor, aksi nyata Polri ini menjadi oase di tengah kekeringan. Dengan melepas total 2.275 buruh dalam dua gelombang, Polri membuktikan bahwa solusi atas krisis ketenagakerjaan bisa dimulai dari kemauan politik yang kuat dan sinergi antarlembaga.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan jelas kepada sektor swasta: bangkit dari krisis bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. (SB)
