Manado, 21 Juli 2025 | mediabahri.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menorehkan prestasi dalam bidang kepegawaian. Sebanyak 3.420 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2025, yang merupakan percepatan tiga bulan lebih awal dari target nasional 1 Oktober.
Apresiasi tinggi disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif, saat menghadiri acara pelantikan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Jumat (18/7). Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa Sulut menjadi contoh nasional dalam hal kecepatan dan komitmen pelaksanaan pengangkatan ASN.
> “Sulawesi Utara ini luar biasa. Mewakili pemerintah pusat, kami sampaikan hormat dan apresiasi yang tinggi karena jumlah PPPK yang diangkat sangat besar dan prosesnya tercepat secara nasional,” ujar Prof. Zudan.
Pelantikan ini mencakup 3.324 tenaga teknis dan 96 tenaga guru, hasil seleksi PPPK tahun anggaran 2024. Prof. Zudan menekankan bahwa keberhasilan ini bukan hanya soal teknis administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat Pemprov Sulut dalam merealisasikan mandat Presiden RI untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
Dalam pesannya kepada para ASN baru, Prof. Zudan menekankan pentingnya tiga nilai utama: kerja keras meski dalam ketidaknyamanan, kemampuan beradaptasi terhadap ritme kerja yang cepat, serta loyalitas terhadap visi dan misi pimpinan daerah.
> “Kita ubah sekarang mindset-nya. Adaptif artinya mampu bekerja dalam tekanan waktu. Di BKN, semua layanan kami targetkan maksimal lima hari, bahkan dihitung dalam jam,” tegasnya.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyampaikan selamat dan harapan besar kepada para PPPK yang baru dilantik agar menjadi motor penggerak perubahan positif dalam birokrasi dan pelayanan masyarakat.
Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, Pj. Sekda Provinsi Tahlis Gallang, para pejabat tinggi pratama Pemprov Sulut, serta jajaran pimpinan BKN, di antaranya Deputi ASN BKN Herman, Direktur Jabatan Fungsional Sri Gantini, dan Kepala Kanreg XI BKN Akhmad Syauki, serta Kepala BKPSDM Provinsi Sulut Olivia Sari Theodore.
Langkah cepat Pemprov Sulut ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk mengoptimalkan peran ASN dalam membangun pelayanan publik yang profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (SB)
