Binjai, 3 Juni 2025 — Awan gelap menyelimuti Gedung DPRD Kota Binjai, Selasa (3/6), saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu (KMMB) Sumatera Utara menggempur halaman gedung legislatif tersebut dengan teriakan protes dan spanduk kritis. Tuntutannya tajam: batalkan pelantikan Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti sebagai Ketua DPRD Kota Binjai.
Dipimpin Koordinator KMMB, Sotoyo, SH, massa aksi mengibarkan spanduk bertuliskan, “DPRD sebagai Pemegang Kekuasaan Negara? atau Pembatas Kekuasaan? Kembalikan Marwah Dewan Perwakilan Rakyat!” seraya menegaskan bahwa pelantikan Gusuartini bukan hanya cacat prosedur, tetapi juga diduga sarat kepentingan elitis.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal integritas lembaga legislatif yang sedang dikangkangi oleh permainan politik transaksional!” tegas Sotoyo dalam orasinya.
Menurut KMMB, pelantikan Gusuartini bertabrakan dengan sejumlah regulasi, mulai dari Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Keputusan Gubernur Sumut No. 188.44/31/KPTS/2025. Mereka menuding adanya kongkalikong dalam alih jabatan yang sarat maladministrasi.
Mahasiswa menyebut Surat Wali Kota Binjai No. 100.3.7-575 tertanggal 3 Februari 2025 seharusnya menetapkan Mahyadi sebagai Ketua DPRD yang sah untuk periode 2024–2029. Namun secara mencurigakan, jabatan itu malah beralih ke Gusuartini. KMMB menduga kuat adanya intervensi politik dan praktik suap di balik manuver tersebut.
“Ini bentuk pelecehan terhadap prinsip good governance. DPRD bukan ruang tawar-menawar kekuasaan, tapi benteng terakhir demokrasi rakyat!” lanjut Sotoyo.
Dalam pernyataan resminya, KMMB menuntut agar seluruh fraksi di DPRD Binjai, terutama Partai Golkar sebagai partai pengusung, segera mengkaji ulang proses pelantikan dan membatalkannya demi menjaga marwah institusi legislatif.
Tak berhenti di situ, KMMB juga mengultimatum akan kembali menggelar aksi besar pada Selasa mendatang. Aksi lanjutan ini akan digelar untuk menekan Partai Golkar Sumut agar bersikap rasional dan transparan.
“Kami akan kejar pimpinan DPRD Kota Binjai. Kami ingin dialog terbuka—apakah pelantikan ini untuk rakyat atau hanya untuk memuaskan nafsu kekuasaan segelintir elite?” tutup Sotoyo lantang.
Kisruh ini menjadi cermin buram dinamika politik lokal yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Jika tidak ditangani serius, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD akan terjun bebas.
Redaksi akan terus memantau perkembangan dan menanti respons resmi dari Partai Golkar serta pimpinan DPRD Kota Binjai.
Redaksi
