Mediabahri.com | Langkat – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara mengapresiasi dukungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengembalikan fungsi 105 hektare lahan kawasan Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading dan Langkat Timur Laut di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala BBKSDA Sumut, Novita Kusuma Wardani, SHut., MAP., MEnv., setelah menerima penyerahan barang bukti lahan dari Kejaksaan Negeri Langkat, Rabu (4/11/2026). Lahan tersebut sebelumnya dikuasai terpidana kasus alih fungsi kawasan konservasi, Alexander Halim alias Akuang, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Novita menegaskan, lahan yang selama ini ditanami kelapa sawit tersebut akan dikembalikan menjadi kawasan hutan konservasi melalui eradikasi sawit ilegal dan penanaman kembali berbagai jenis mangrove.
"Kawasan ini nantinya akan dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi. Kami berharap pemulihan ekosistem SM Karang Gading dapat berjalan dan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui kelompok mitra binaan BKSDA," ujarnya.
Sejumlah tanaman yang disiapkan untuk pemulihan antara lain Berembang (Sonneratia caseolaris), Mata Buaya (Bruguiera sexangula), dan Bira-Bira (Fragrea crenulata). BBKSDA bersama kelompok mitra binaan juga telah melakukan pembibitan.
Sementara itu, Kajari Langkat Asbach, SH., MH., mewakili Kajati Sumut, menyatakan penyerahan dilakukan setelah status hukum barang bukti berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan hingga Mahkamah Agung.
Ia mengingatkan camat dan kepala desa agar tidak menerbitkan surat maupun izin garap di atas lahan produksi atau kawasan konservasi milik negara. Pihak yang terlibat dalam praktik tersebut dapat berhadapan dengan proses hukum.
Proses serah terima ditandai dengan penanaman pohon bersama, disusul penggunaan alat berat untuk memusnahkan tanaman sawit ilegal di atas lahan tersebut.

Target Pemulihan Capai 322 Hektare
Secara terpisah, BBKSDA Sumut melalui Kepala Resort SM-KGLTL Wilayah I, Esra Barus, menyebutkan bahwa sejak 2023 hingga 2026, penanganan perkebunan sawit ilegal telah mencapai sekitar 322 hektare.
Selain eradikasi sawit dan pembongkaran tambak, BBKSDA juga melakukan penanaman serta pembibitan mangrove. Sekitar 2 juta bibit telah ditanam, sementara 1,2 juta bibit lainnya direncanakan ditanam pada Desember 2026.
Pemulihan kawasan juga mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Warga yang tergabung dalam kelompok mitra binaan kini dilibatkan dalam pembibitan, penanaman, dan penjagaan kawasan mangrove. Ke depan, kawasan tersebut direncanakan dikembangkan sebagai lokasi edukasi wisata (eduwisata).
Warga Desa Karang Gading, Husni Tamrin, mengaku hasil tangkapan kepiting, udang, dan ikan mulai meningkat seiring pemulihan ekosistem mangrove.
Penyerahan 105 hektare lahan di Tapak Kuda ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan kawasan konservasi yang sebelumnya dialihfungsikan. BBKSDA Sumut menargetkan pemulihan berjalan berkelanjutan, sehingga kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan.
Reporter: Rudy Hartono
Editor: Zulkarnain Idrus

