Pandeglang, mediabahri.com- Kamis 24 September 2026 — Momentum Hari Tani Nasional 2026 menjadi refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk melihat kembali kondisi pertanian dan kehidupan petani. Pandeglang memiliki posisi penting sebagai salah satu daerah produksi pangan di Banten, tetapi besarnya potensi pertanian harus diikuti dengan kebijakan yang benar-benar memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi petani.
Ketua DPC GMNI Pandeglang 2026–2028, Abdul Aziz Zulfikar, menegaskan bahwa keberhasilan pertanian tidak cukup diukur dari berapa banyak produksi yang dihasilkan.
“Jangan hanya menghitung berapa ton padi yang dihasilkan petani. Pemerintah juga harus menghitung berapa biaya yang mereka keluarkan, berapa harga yang mereka terima, dan apakah hasil bertani mampu membuat kehidupan mereka lebih sejahtera.”
Menurut Abdul Aziz, persoalan pertanian Pandeglang tidak hanya menyangkut produksi, tetapi juga akses pupuk dan benih, irigasi, perlindungan lahan pertanian, teknologi, hingga kepastian pasar.
“Petani jangan hanya dicari ketika pemerintah membutuhkan narasi ketahanan pangan. Ketika petani membutuhkan irigasi, sarana produksi, akses pasar dan perlindungan terhadap lahannya, pemerintah juga harus hadir.”
GMNI Pandeglang meminta Pemkab Pandeglang memastikan program pertanian tidak berhenti sebagai kegiatan administratif, tetapi memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh petani.
“Kalau pertanian disebut sebagai sektor strategis Pandeglang, maka keberpihakan kepada petani harus terlihat dalam kebijakan, anggaran, infrastruktur dan hasilnya. Jangan sampai program banyak, tetapi petani tetap menghadapi persoalan yang sama setiap musim tanam.”
Abdul Aziz juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah.
“Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan kalau lahan pertanian produktif terus terancam. Pemerintah harus berani memastikan pembangunan tidak mengorbankan ruang hidup petani.”
Dalam momentum Hari Tani Nasional 2026, DPC GMNI Pandeglang mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian, memperbaiki irigasi dan infrastruktur pertanian, memastikan akses sarana produksi, memperkuat posisi tawar petani dalam pemasaran hasil pertanian, serta membuka evaluasi publik terhadap program dan anggaran sektor pertanian.
Abdul Aziz menutup dengan menegaskan “Hari Tani jangan hanya menjadi seremoni tahunan. Ukuran keberpihakan pemerintah bukan seberapa sering petani dipanggil ke acara, tetapi seberapa jauh kebijakan pemerintah mampu membuat petani hidup lebih layak dan memiliki masa depan dari tanah yang mereka garap.”
