Kompleks industri skala ini diduga kuat beroperasi tanpa kelengkapan perizinan dasar, mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dokumen lingkungan hidup, hingga pelanggaran alih fungsi zona Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang mengancam ketahanan pangan nasional. Dan mengganggu aktivitas warga saat musim hujan terjadi banjir akibat dari pembangunan pabrik-pabrik tersebut selain banjir ada dampak dari galian lahan untuk perusahaan tersebut mengakibatkan warung warga bernama Rasad Roboh, dan indikasi lainnya yaitu gagal panen para petani padi karna saluran air yang tersumbat tidak adanya drainase, dan hal ini di keluhkan oleh warga masyarakat RT01/RW01 kampung Amcang yang tidak mau di sebutkan namanya dan mereka telah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait dan belum ada tindakan akan hal ini.
Sikap Tegas DPRD Kabupaten Serang
Menanggapi informasi yang beredar mengenai dugaan adannya keterlibatan legislatif dalam pengurusan izin kawasan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, memberikan klarifikasi tegas dan membantah keras tudingan yang menyebutkan bahwa pihak dewan ikut mengurus perizinan di lokasi tersebut.
Saat dikonfirmasi wartawan mengenai isu yang beredar, Bahrul Ulum menegaskan bahwa hal tersebut sangat jauh dari kewenangan lembaga legislatif.
"Dewan siapa yang ngurus? Itu bukan tupoksinya, apalagi sampai melanggar ketentuan yang ada," ujar Bahrul Ulum saat dihubungi, menegaskan bahwa dirinya bahkan baru mendengar nama-nama perusahaan tersebut.
Lebih lanjut, Bahrul Ulum memastikan bahwa DPRD Kabupaten Serang telah mengambil langkah melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama instansi teknis terkait untuk memperketat pengawasan tata ruang.
"Dalam RDPU sudah kita tegaskan terhadap PTSP, PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk tidak memproses perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini bukan hanya untuk wilayah Kecamatan Jawilan saja, tapi untuk seluruh wilayah di Kabupaten Serang," tegasnya.
Ia menambahkan, prinsip perlindungan LSD tidak boleh ditawar dan seluruh aktivitas industri wajib mematuhi regulasi yang berlaku. Pihaknya juga memastikan Komisi terkait akan menindaklanjuti fungsi pengawasan secara ketat.
Indikasi Pelanggaran Hukum dan Desakan Pemanggilan Korporasi
Menyikapi persoalan ini, pengamat hukum dan kebijakan publik, Maruli Rajagukguk, S.H., melayangkan kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan birokrasi di Kabupaten Serang. Menurutnya, beroperasinya korporasi raksasa tanpa izin di kawasan lindung merupakan pelecehan nyata terhadap supremasi hukum dan mencederai kebijakan strategis ketahanan pangan nasional.
"Suruh panggil itu pengusahanya untuk RDPU! Untuk klarifikasi secara transparan, benar atau tidak dia mendirikan perusahaan tanpa izin serta melanggar peruntukan lahannya," tegas Maruli.
(Red)
