Mediabahri.com | MEDAN — Proyek pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Mebidang di Jalan KL Yos Sudarso, kawasan Pajak Glugur, Kecamatan Medan Barat, menuai sorotan. Pengerjaan proyek strategis tersebut dikeluhkan warga karena dinilai dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai, mengganggu akses menuju rumah dan tempat usaha, serta belum selesai sesuai waktu yang dijanjikan.
Sejumlah warga mempertanyakan pola pelaksanaan proyek yang dinilai mengabaikan komunikasi dengan masyarakat terdampak. Kondisi ini memicu keresahan karena aktivitas ekonomi warga ikut terganggu akibat akses keluar-masuk yang tertutup selama proses pembangunan lajur BRT di sisi kiri dan kanan jalan.
Salah seorang warga terdampak, Isman, mengaku tidak pernah menerima informasi maupun pemberitahuan sebelum pekerjaan dimulai.
"Tidak ada sosialisasi dari pihak mana pun. Tiba-tiba jalan masuk ke tempat usaha dan rumah saya terganggu. Pihak pengerja sempat berjanji pekerjaan selesai dalam tiga hari sejak Jumat, 24 Juli 2026, tetapi sampai sekarang belum juga selesai," ujar Isman, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, masyarakat bukan menolak pembangunan transportasi publik. Namun, pemerintah dan kontraktor seharusnya tetap mengedepankan komunikasi serta memastikan aktivitas ekonomi warga tidak menjadi korban akibat pelaksanaan proyek.
Aparat Wilayah Mengaku Tidak Pernah Dilibatkan
Keluhan warga semakin menguat setelah aparatur pemerintahan di tingkat wilayah mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi maupun dilibatkan dalam proses sosialisasi proyek.
Kepala Lingkungan I Kelurahan Glugur Kota, Ida, mengatakan dirinya baru mengetahui tidak adanya koordinasi setelah warga menyampaikan protes.
"Karena ini proyek dari kementerian, saya beranggapan seluruh koordinasi dengan kecamatan maupun kelurahan sudah selesai. Namun setelah ada komplain masyarakat, baru diketahui ternyata tidak ada koordinasi ataupun sosialisasi kepada pemerintahan setempat," ungkapnya, Jumat (31/7/2026).
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme komunikasi antara pelaksana proyek dengan pemerintah daerah, mengingat proyek berskala nasional semestinya melibatkan koordinasi lintas instansi agar pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Dokumen Sosialisasi Ada, Realisasi Dipertanyakan
Ironisnya, kondisi di lapangan disebut bertolak belakang dengan dokumen administrasi yang diterbitkan Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan Surat Nomor UM.002/90/SATKER-DAJ/1/2026 tentang Penugasan Personel untuk Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Halte Off Corridor BRT Metropolitan Mebidang, agenda sosialisasi secara administratif telah direncanakan.
Namun, berdasarkan keterangan warga dan aparatur wilayah yang ditemui, mereka menyatakan tidak pernah menerima sosialisasi maupun pemberitahuan terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut. Perbedaan antara dokumen administrasi dan pengakuan para pihak di lapangan inilah yang kini menjadi sorotan.
Kontraktor dan Kementerian Diminta Memberikan Penjelasan
Diketahui, pekerjaan pembangunan prasarana dan halte Off Corridor BRT Mebidang dikerjakan oleh PT. SINAR-WIMALA, KSO. Perusahaan tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi, pengadaan material, koordinasi teknis, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Masyarakat berharap Kementerian Perhubungan selaku penanggung jawab program bersama kontraktor pelaksana segera memberikan penjelasan kepada publik, mempercepat penyelesaian pekerjaan sesuai komitmen, serta membuka ruang dialog dengan warga terdampak.
Warga juga meminta agar setiap proyek pemerintah, khususnya yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, mengedepankan transparansi, koordinasi dengan pemerintah setempat, serta sosialisasi yang jelas sehingga pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zulkarnain Idrus
