Jakarta – mediabahri.com ll Diskusi publik bertema “Pembahasan Situasi Nasional Terkini” digelar di Hotel Sofyan, Jalan Cut Mutia, Jakarta, pada 7 Mei 2026 mulai pukul 13.00 WIB. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dan peserta dari berbagai kalangan untuk membahas dinamika politik nasional, kondisi pemerintahan, hingga isu pemakzulan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dalam forum tersebut, para narasumber menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo. Sejumlah isu yang dibahas antara lain pelaksanaan Program MBG, realisasi janji-janji kampanye, hingga isu hubungan Presiden Prabowo dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy.
Selain itu, diskusi juga membahas realistis atau tidaknya wacana pemakzulan Presiden. Para pembicara menilai, apabila pemakzulan benar-benar terjadi, negara harus siap menghadapi berbagai risiko, termasuk potensi konflik horizontal di tengah masyarakat serta dampaknya terhadap stabilitas nasional.
Suasana diskusi semakin dinamis ketika salah satu peserta mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan Presiden Prabowo mengambil langkah hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo terkait isu ijazah palsu dan dugaan korupsi yang berkembang di ruang publik.
Menanggapi hal tersebut, Said Didu yang hadir sedikit terlambat kemudian menyampaikan pandangannya. Menurut Said Didu, isu-isu tersebut justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu serta kekuatan oligarki yang dinilai ingin mempertahankan pengaruhnya. Ia menegaskan bahwa persoalan utama bangsa bukan semata-mata berada pada sosok Presiden, melainkan pada dominasi oligarki dalam berbagai sektor kehidupan bernegara.
Adapun sejumlah poin kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi tersebut antara lain:
Wacana pemakzulan dinilai dapat saja terjadi, namun berpotensi memicu konflik horizontal dan dampak serius terhadap stabilitas negara.
Pemakzulan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran terhadap konstitusi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Dibutuhkan gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah apabila wacana tersebut ingin diwujudkan.
Sebagian peserta berpendapat Presiden Prabowo sebaiknya tetap melanjutkan pemerintahan hingga 2029 dengan melakukan reshuffle terhadap pejabat yang dianggap sebagai titipan rezim sebelumnya.
Diskusi publik berlangsung terbuka dan dinamis dengan beragam pandangan serta argumentasi dari narasumber maupun peserta sebagai bentuk respons terhadap perkembangan situasi nasional terkini.
Penulis : Agus Nurkholis
