Oleh: Pendeta Siwa Kumar S.Sos
Pimpinan Kuil Shri Mariamman Kota Binjai
Majelis Tertinggi Agama Hindu Kota Binjai
Binjai | Medibahri.com — Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, ada satu prinsip yang tidak boleh ditawar: kekuasaan sipil tertinggi berada di tangan Presiden Republik Indonesia. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam menata institusi strategis negara, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sebagai tokoh agama, saya memandang penempatan Polri langsung di bawah Presiden bukan sekadar pilihan administratif, melainkan keharusan moral dan konstitusional. Polri adalah alat negara, bukan alat politik, apalagi alat kepentingan kelompok tertentu. Ketika Polri diletakkan di bawah kementerian, maka saat itu pula kita membuka pintu bagi intervensi politik praktis yang berpotensi merusak independensi penegakan hukum.
Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa kekuasaan birokratis sering kali sarat dengan kepentingan. Jika Polri berada di bawah struktur kementerian, maka sulit menghindari tekanan politik, kompromi kekuasaan, bahkan potensi kriminalisasi hukum yang diselimuti kepentingan elit.
Dalam perspektif etika agama, kekuasaan yang tidak dijaga akan cenderung menyimpang. Polri yang terseret politik praktis bukan hanya melanggar prinsip profesionalisme, tetapi juga mengkhianati rasa keadilan masyarakat. Hukum seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan alat menakut-nakuti rakyat.
Pemerintah, khususnya Presiden sebagai mandataris rakyat, harus berani mengambil sikap tegas. Jangan biarkan Polri menjadi korban tarik-menarik kepentingan politik. Presiden justru memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan Polri berdiri tegak, netral, dan hanya tunduk pada hukum serta kepentingan bangsa.
Sebagai pemuka agama, saya percaya stabilitas bangsa tidak hanya dijaga oleh senjata dan aturan, tetapi juga oleh keadilan dan kejujuran dalam mengelola kekuasaan. Polri yang kuat adalah Polri yang bebas dari tekanan politik, dan itu hanya mungkin terwujud jika Polri berada langsung di bawah Presiden.
Pemerintah harus mendengar suara publik dan suara moral. Jangan mempertaruhkan masa depan hukum dan demokrasi hanya demi kepentingan kekuasaan jangka pendek.
Redaksi: Medibahri.com
Editor: Zulkarnain Idrus
