Padangsidimpuan — Mediabahri.com | Ketua DPC GM GRIB JAYA Kota Padangsidimpuan, Jojo Simanjuntak, bersama seluruh jajaran pengurus, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Padangsidimpuan agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap seluruh proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut.
Desakan itu disampaikan sebagai bentuk kepedulian GM GRIB JAYA terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan yang bersumber dari anggaran negara maupun anggaran daerah. Menurut Jojo, DPR memiliki peran strategis dan konstitusional untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“DPR harus berani dan tegas menggunakan fungsi pengawasannya. Jangan sampai ada proyek pembangunan yang terindikasi bermasalah, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun penggunaan anggaran,” ujar Jojo Simanjuntak kepada awak media, Rabu (24/12/2025).
Ia menilai lemahnya pengawasan berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan, mulai dari kualitas pekerjaan yang buruk hingga dugaan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan daerah. Karena itu, DPR diminta tidak hanya aktif dalam pembahasan anggaran, tetapi juga turun langsung melakukan pengawasan lapangan.
Tak hanya kepada DPR, GM GRIB JAYA Kota Padangsidimpuan juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan yang tengah maupun telah dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan. Audit dinilai penting untuk memastikan tidak adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Jojo menegaskan, audit bukan bertujuan menghambat pembangunan, melainkan untuk menjaga integritas pemerintahan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek.
“Kami berharap APH bersikap profesional, objektif, dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran hukum, maka harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegasnya.
GM GRIB JAYA Kota Padangsidimpuan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini dan siap bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DPR dan APH, demi terwujudnya pembangunan yang bersih, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Organisasi ini juga mengingatkan bahwa pengawasan publik merupakan bagian penting dari demokrasi, sehingga kritik dan kontrol sosial harus dipandang sebagai upaya membangun, bukan ancaman.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zulkarnain Idrus
