Kasus bermula ketika “H” berpura-pura melakukan konfirmasi terkait kondisi badan jalan aspal gampong yang sudah berlubang. Padahal, persoalan tersebut bukanlah tanggung jawab perangkat desa, melainkan kewenangan Dinas PUPR Pemko Langsa. Meski demikian, oknum tersebut justru menjadikan hal ini sebagai bahan pemberitaan miring di beberapa media online.
Salah satu pemberitaan berjudul “Gawat, Seorang Jurnalis Diduga Tengik di Langsa. Dengan Modal Dusta Berpura-Pura Konfirmasi Dana Desa, Ternyata Ujung-Ujungnya Minta Peng Receh” sempat terbit pada Senin, 29 September 2025. Isi berita tersebut menuding perangkat desa seolah-olah terlibat masalah, sementara di balik layar diduga terjadi upaya “gertakan” untuk memperoleh sejumlah uang.
Ironisnya, setelah dihantam dengan berbagai pemberitaan miring, oknum “H” malah melontarkan hak jawab di media online miliknya sendiri. Dalam narasinya, ia bahkan menyeret nama insan pers lain serta mendesak Wali Kota Langsa, Jefri Sentana S Putra SE, agar berhati-hati dalam menunjuk Penjabat (PJ) Geuchik. Narasi ini dinilai tidak relevan, cenderung menyudutkan, dan justru memperkeruh suasana.
Sejumlah perangkat desa Meurandeh Tengah menegaskan, apa yang ditudingkan oleh oknum jurnalis tersebut tidak berdasar. Mereka menyebutkan, persoalan jalan aspal dan lahan pembibitan pertanian sama sekali bukan kewenangan perangkat desa saat ini, melainkan peninggalan masa jabatan perangkat sebelumnya dan menjadi ranah dinas teknis terkait.
“Mohon petunjuknya pak terkait Infrastruktur dan Nabati Gampong. Mohon izin juga pak, kalau bisa infrastruktur jalan ditambal agar mencegah kecelakaan pengguna jalan. Tks. Apa ni pak, kapan saya gertak pak PJ? Mohon diangkat pak teleponnya biar ada penjelasannya pak.”
Pernyataan tersebut kian memperkuat dugaan bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh “H” terkesan hanya berdalih dan tidak sesuai kaidah jurnalistik yang seharusnya menjunjung etika, objektivitas, serta kepentingan publik.
Sejumlah pemerhati sosial publik di Langsa pun menilai bahwa sikap oknum jurnalis tersebut bukan hanya mencoreng profesi pers, melainkan berpotensi menyesatkan informasi publik. “Kalau sudah ujung-ujungnya sepucuk rupiah, itu bukan kerja jurnalis, tapi lebih mirip premanisme berkedok pers,” tegas salah seorang pemerhati sosial.
Kasus ini menjadi sorotan, sebab bukan hanya menyangkut nama baik perangkat desa, tetapi juga mencederai marwah pers di Kota Langsa. Dugaan bahwa oknum jurnalis tersebut uring-uringan lantaran tidak memperoleh “uang receh” semakin menguat, seiring dengan pemberitaan yang ia buat sendiri di medianya yang justru semakin memperkeruh keadaan.
(Mediabahri.com | Pasukan Ghoib/Jihandak Belang/Team PSP Aceh)
Editor: ZoelIdrus
