Mediabahri.com | Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan apresiasi kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas dukungannya terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.
Menurutnya, sekitar 80 persen tugas dan fungsi ATR/BPN berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, tambahan anggaran akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process di pusat maupun daerah. Dengan 527 satuan kerja di seluruh Indonesia, pelayanan harus semakin mudah tetapi tetap akurat. Produk yang kami keluarkan bersifat hukum, sehingga cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan SDM juga menjadi prioritas. Ossy menekankan pentingnya rotasi penugasan atau tour of duty dan tour of area agar pegawai memperoleh pengalaman dinas yang lebih luas. “Hal ini agar personel tidak terjebak di zona nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh daerah,” tambahnya.
Dalam RDP, anggota Komisi II juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy menjelaskan, target PTSL mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Pada 2024 target hampir menyentuh 5 juta bidang tanah, sementara pada 2025 turun menjadi 1,3 juta. Namun dengan adanya dukungan DPR, target 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah.
“Sejak PTSL diluncurkan tahun 2016–2017, capaian kita sudah signifikan. Tetapi dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih ada sekitar 25 persen yang belum tersertipikasi. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah besar kita bersama,” tegasnya.
Wamen ATR/Waka BPN itu menambahkan, percepatan PTSL berperan penting dalam mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. Untuk itu, ia berharap dukungan serta pengawasan dari DPR terus berlanjut.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi. Mudah-mudahan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dapat terus mengawal pelaksanaan PTSL agar semakin maksimal dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkas Ossy Dermawan.
Redaksi: Mediabahri.com
Editor: Zoel Idrus
