Jakarta Minggu.21/9/2025
Dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan) yang diperingati pada 21 September 2025, Ketua Umum DPN Kombatan, Budi Mulyawan atau akrab disapa Cepy, menegaskan bahwa agenda utama bangsa harus berfokus pada reformasi Hukum, pemberantasan korupsi, pendidikan dan kesehatan gratis, perlindungan buruh, serta keberpihakan terhadap UMKM. Menurutnya, isu-isu fundamental tersebut merupakan prasyarat mutlak untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur.
Dalam keterangannya, Budi menyoroti pentingnya reformasi kepolisian berbasis penegakan Hukum dan pengawasan ketat. Ia menilai kepercayaan Publik terhadap aparat sulit pulih tanpa perbaikan mekanisme pengawasan.
“Kepolisian adalah garda depan penegakan hukum, namun masih sering menuai kritik karena penyalahgunaan kewenangan. Propam, Irwasum, hingga pengawas internal harus bekerja lebih maksimal. Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM juga perlu diperkuat,” tegasnya.
Budi menambahkan, Presiden sebagai kepala negara harus menunjukkan komitmen politik yang nyata dalam mendukung reformasi kepolisian. “Negara tidak boleh membiarkan kekuasaan hukum terkonsentrasi hanya di satu lembaga. Harus ada mekanisme pluralis agar kewenangan tetap terkendali,” ujarnya.
Selain kepolisian, Budi juga mendorong reformasi kejaksaan dengan menekankan penerapan keadilan restoratif. Menurutnya, keadilan bukan hanya soal menghukum, melainkan juga memulihkan.
“Jaksa harus diberi ruang menyelesaikan perkara dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Regulasi sudah ada, tinggal keberanian implementasi yang perlu diperkuat,” katanya.
Tak kalah penting, ia menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai melemah akibat perubahan regulasi.
“KPK harus kembali ke roh awalnya. Rekrutmen independen yang dulu terbukti efektif harus dikembalikan, termasuk seleksi komisioner yang bebas dari intervensi politik. Tanpa itu, KPK hanya jadi simbol, bukan alat pemberantasan korupsi,” jelas Budi.
Ia menegaskan strategi “memiskinkan koruptor” sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyat. “Aset hasil korupsi harus disita untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan begitu, rakyat bisa merasakan manfaat langsung. Memiskinkan koruptor sama dengan memakmurkan rakyat,” katanya.
Dalam bidang sosial, Budi menekankan pendidikan gratis di semua jenjang sebagai hak dasar rakyat.
“Tidak boleh ada anak putus sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu. Negara lain bisa, Indonesia juga harus mampu. SDM unggul lahir dari pendidikan gratis dan berkualitas,” tegasnya.
Hal serupa ia sampaikan terkait layanan kesehatan gratis. Budi menekankan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh diskriminatif.
“Kesehatan gratis adalah hak rakyat. Jangan sampai ada cerita rakyat miskin meninggal karena tidak bisa membayar rumah sakit. BPJS harus berpihak pada rakyat, bukan jadi beban,” ujarnya.
Budi juga menegaskan pentingnya perlindungan pekerja dengan upah layak dan jaminan sosial yang manusiawi.
“Pekerja bukan mesin. Mereka manusia yang berhak atas kondisi kerja aman dan kesempatan berkembang. Kalau buruh sejahtera, ekonomi otomatis tumbuh lebih kuat,” kata Budi.
Selain itu, ia menyoroti UMKM dan sektor ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian. UMKM, katanya, terbukti tangguh saat krisis dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
“UMKM harus diberi akses modal, pelatihan, dan perlindungan hukum. Jangan sampai mati kalah bersaing dengan korporasi besar. Sementara ekonomi kreatif perlu difasilitasi karena bisa melahirkan peluang baru bagi anak bangsa,” paparnya.
Dalam isu fiskal, Budi menekankan pentingnya sistem perpajakan yang adil dan progresif.
“Yang kaya harus bayar lebih besar. Rakyat kecil jangan dibebani kewajiban yang tidak masuk akal. Pajak harus jadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan penindasan baru,” tegasnya, sambil mengingatkan sejarah kelam pajak di era kolonial.
Mengakhiri pernyataannya, Budi menegaskan bahwa Kombatan akan terus konsisten berdiri bersama rakyat.
“HUT ke-8 ini adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Reformasi hukum, antikorupsi, pendidikan gratis, kesehatan gratis, pekerjaan layak, perlindungan UMKM, hingga pajak yang adil adalah agenda perjuangan yang tidak boleh ditunda. Kombatan akan tetap menjadi rumah besar perjuangan rakyat demi terwujudnya keadilan sosial di Indonesia,” pungkasnya.
Penutup.
( Rls / Erick.H / Red )
