Jakarta – Mediabahri.com |
Pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Desa Cangehgar, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan tajam publik. Proyek yang dimulai sejak 2020 dengan anggaran mencapai Rp180 miliar ini mangkrak selama bertahun-tahun dan kini dijuluki masyarakat sebagai “rumah hantu” karena kondisinya yang terbengkalai, menyeramkan, dan tidak terawat.
Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH, pakar hukum internasional sekaligus ekonom, menilai kondisi tersebut memalukan dan mencoreng wajah pemerintahan daerah. “Kok bisa ya pembangunan kantor Bupati Sukabumi mangkrak bertahun-tahun lamanya. Sudah berdiri, tapi dibiarkan terbengkalai bagaikan hidup segan mati tak mau. Saya minta Yang Terhormat Bapak Prabowo Subianto Presiden RI agar memerintahkan para menteri bersama gubernur untuk segera mewujudkan pembangunan istana perkantoran Pemkab Sukabumi ini,” tegas Prof Sutan dalam keterangannya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, 26 Agustus 2025.
Menurutnya, proyek gedung lima lantai itu sejatinya dirancang sebagai pusat pelayanan publik terpadu. Namun kini, yang tersisa hanyalah kerangka bangunan berlumut, kaca pecah, dan area yang dipenuhi ilalang. “Kondisinya sungguh memprihatinkan. Bahkan menjadi pergunjingan para wisatawan mancanegara yang datang ke Pantai Palabuhanratu—ikon wisata legendaris yang dikenal dengan mitos Nyi Roro Kidul,” ujar Prof Sutan lewat sambungan telepon.
Ia menambahkan, uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan vital seperti perbaikan jalan, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan justru terkubur sia-sia dalam beton yang tak terpakai. “Ini bentuk nyata kegagalan tata kelola anggaran. Presiden harus segera turun tangan,” tambahnya.
Pemerintah daerah sendiri melalui Bupati Sukabumi mengaku bahwa kelanjutan proyek masih dikaji Kementerian PUPR. Dana tambahan sekitar Rp100 miliar disebut dibutuhkan agar proyek dapat dilanjutkan, dengan target penyelesaian baru pada 2027–2028. Namun hal ini justru menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat: mengapa harus menunggu bertahun-tahun lagi?
Proyek “Rumah Hantu” Pemkab Sukabumi hanyalah satu dari sekian proyek mangkrak di wilayah tersebut. Bandara Sukabumi dan gedung amfiteater pun mengalami nasib serupa. “Ini cerminan buruk perencanaan dan eksekusi pembangunan yang lemah. Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar janji,” tegas Prof Sutan Nasomal, yang juga menjabat Presiden Partai Oposisi Merdeka serta pengasuh Ponpes ASS SAQWA Plus.
Publik kini menunggu langkah nyata pemerintah pusat untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bertanggung jawab dan tidak lagi berubah menjadi “hantu” pembangunan di daerah.
Redaksi: Mediabahri.com
