Purworejo – Mediabahri.com | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pemasangan patok tanda batas tanah sebagai langkah strategis dalam mencegah konflik pertanahan dan mendukung penataan ruang berkelanjutan. Hal ini disampaikannya saat kegiatan Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (07/08/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menjelaskan bahwa pemasangan patok tidak hanya bertujuan menandai batas kepemilikan tanah, tetapi juga menjadi penanda jelas antara kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan non-hutan.
“Pemasangan patok sangat penting, bukan sekadar untuk menghindari konflik. Tapi juga sebagai upaya memastikan batas antara kawasan hutan dan APL agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Nusron.
Ia memaparkan bahwa dari total 190 juta hektare luas daratan Indonesia, sekitar 120 juta hektare merupakan kawasan hutan, sementara sisanya 70 juta hektare adalah APL. Penandaan batas fisik yang tegas akan membantu mencegah klaim kepemilikan ganda dan penyalahgunaan lahan.
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terkait kawasan yang merupakan milik negara, seperti hutan, garis pantai, dan sempadan sungai. Menurutnya, kawasan tersebut tergolong common property dan tidak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Contohnya, banyak yang membangun warung di sempadan sungai, bahkan ada yang disertipikatkan. Itu seharusnya tidak boleh, karena berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir,” tegasnya.
Melalui GEMAPATAS, Kementerian ATR/BPN ingin membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya batas tanah yang jelas dan tertib. Program ini menjadi bagian dari reformasi agraria serta penguatan tata ruang nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Kegiatan di Purworejo ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Lampri, Kepala Kantor Wilayah BPN D.I. Yogyakarta Dony Erwan, serta unsur Forkopimda dari kedua provinsi.
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Humas dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
📌 Situs: atrbpn.go.id
📞 WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
📱 IG: @kementerian.atrbpn
🎥 YouTube: Kementerian ATRBPN
🕊️ X (Twitter): @kem_atrbpn
📘 Facebook: Kementerian ATRBPN
🎵 TikTok: @kementerian.atrbpn
