Jakarta – Mediabahri.com | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah harus menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri ajang Pemimpin Daerah Awards 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.
Menurut Tito, perubahan paradigma administrasi pemerintahan sejak era reformasi telah memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan. Dengan demikian, kepala daerah dituntut berani melakukan inovasi dan terobosan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Daerah bisa melakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif. Sejumlah peraturan bisa dibuat, baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Bupati dan wali kota memiliki kewenangan yang dapat menentukan hajat hidup masyarakatnya,” ujar Mendagri.
Ia menambahkan, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberi legitimasi kuat dari rakyat kepada pemimpin daerah. Namun, Tito juga mengingatkan adanya risiko penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang harus diantisipasi.
“Karena itu, pemerintah menerapkan prinsip reward and punishment. Penghargaan bisa datang dari masyarakat, media, maupun pemerintah pusat, sedangkan hukuman dapat berupa kritik publik, sanksi administratif, hingga proses hukum,” tegasnya.
Mendagri juga menyebutkan jumlah daerah di Indonesia yang saat ini terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. “Semua kepala daerah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” jelas Tito.
Terkait penyelenggaraan Pemimpin Daerah Awards 2025, Tito memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi agar kepala daerah terus berprestasi, berinovasi, dan menggunakan kewenangan yang dimiliki demi kepentingan rakyat.
“Pada malam ini kita menyaksikan salah satu bentuk reward yang diberikan oleh non-pemerintah, lebih khususnya dari media,” ujarnya.
Adapun daftar penerima penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2025 adalah sebagai berikut:
- Kategori Inovasi Daerah: Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kotabaru.
- Kategori Pembangunan Ekonomi Daerah: Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan.
- Kategori Pelayanan Publik: Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Jayapura, Polresta Sidoarjo, dan Satreskrim Polresta Sidoarjo.
- Kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM: Kota Bandar Lampung, Kota Malang, Kabupaten Berau, Kabupaten Batang Hari.
- Kategori Kerja Sama Strategis: DPRD Kota Bekasi.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah, serta para kepala daerah penerima penghargaan.
Redaksi: Mediabahri.com
