Jakarta – Mediabahri.com | Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 resmi ditutup pada Rabu, 6 Agustus 2025. Kegiatan yang melibatkan seluruh bidang dan badan di lingkungan Kejaksaan RI ini menjadi tonggak penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran selama paruh pertama tahun berjalan.

Dalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat yang berlangsung lancar, produktif, dan penuh komitmen. Ia menekankan bahwa hasil evaluasi ini harus dijadikan pedoman konkret dalam memperbaiki kinerja dan tata kelola institusi.

“Harapan kita adalah terwujudnya Kejaksaan yang profesional dan berintegritas dalam rangka mendorong produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Jaksa Agung.

Dua arahan penting pun disampaikan Jaksa Agung untuk seluruh satuan kerja:

1. Optimalkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
   Jaksa Agung mengingatkan bahwa meski ada peningkatan serapan anggaran, sebagian besar bidang masih berada di bawah standar ideal semester I, yakni 50%. Ia menegaskan pentingnya percepatan realisasi program di semester II dengan tetap menjaga akuntabilitas dan kualitas.

2. Laksanakan Langkah Strategis Berbasis Risiko Sesuai Rekomendasi Pokja
   Seluruh bidang diminta melaksanakan strategi berbasis risiko yang telah dirumuskan oleh kelompok kerja (Pokja) masing-masing. Setiap pelaksanaan harus disertai batas waktu yang tegas dan evaluasi berkala untuk memastikan target tercapai secara terukur.

Dalam rapat evaluasi tersebut, Jaksa Agung juga memberikan arahan spesifik kepada masing-masing bidang dan badan, di antaranya:

• Bidang Pembinaan: percepatan pengalihan pengelolaan Rupbasan dan pelibatan unsur TNI untuk perlindungan jaksa.
• Bidang Intelijen: pengawasan ketat terhadap program Pengamanan Pembangunan Strategis serta penanganan ideologi radikal.
• Bidang Tindak Pidana Umum: penguatan kapasitas jaksa melalui pelatihan digital forensik, aset kripto, dan kecerdasan buatan (AI).
• Bidang Tindak Pidana Khusus: pemerataan penanganan korupsi dengan fokus pada kasus strategis, serta percepatan eksekusi uang pengganti dan denda.
• Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: pendampingan hukum terhadap program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
• Bidang Pidana Militer: sosialisasi pedoman penanganan perkara koneksitas dan digitalisasi sistem informasi.
• Bidang Pengawasan: transformasi pengawasan sebagai konsultan mutu dengan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran.
• Badan Pendidikan dan Pelatihan: percepatan reakreditasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai penjamin mutu pelatihan.
• Badan Pemulihan Aset: penyusunan SOP dan pembenahan sistem informasi terkait pemulihan aset dan Rupbasan.

Menutup arahannya, Jaksa Agung mengingatkan bahwa tingginya kepercayaan publik harus dijaga melalui kerja nyata, profesionalisme, dan keterbukaan terhadap kritik maupun evaluasi.

“Ibarat pohon yang semakin tinggi, angin akan semakin kencang menerpa. Namun, justru di situlah komitmen kita pada hukum dan keadilan diuji,” tuturnya penuh makna.

Rapat secara resmi ditutup dengan instruksi tegas agar seluruh jajaran segera menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi masing-masing bidang, serta menyusun target dan batas waktu pencapaian yang jelas.

---

Redaksi: Mediabahri.com