Mediabahri.com | Bandar Lampung – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang kembali menjadi sorotan publik. Dewan Pimpinan Pusat Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (DPP KAMPUD) mengungkap dugaan sejumlah praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 hingga 2024 di bawah kepemimpinan Dr. Rustam Effendi, S.E, M.Si, Akt. CA, CMA.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Kamis (7/8/2025), Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H, memaparkan berbagai temuan yang dinilai janggal dan mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi.

Dugaan Penyimpangan Anggaran di Tahun 2023

DPP KAMPUD mencatat adanya indikasi mark-up dan penyalahgunaan anggaran di tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja honorarium majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah dan sekretariat MPPKD dengan indikasi mark-up sebesar Rp1.365.629.000.
2. Belanja tunjangan pegawai pengelola keuangan dan aset daerah senilai Rp6.150.524.066, diduga terdapat mark-up sebesar Rp587.078.239.
3. Belanja hibah kepada ormas senilai Rp29.013.708.970 tanpa rincian penggunaan, dengan Rp720 juta tidak dilengkapi laporan pertanggungjawaban.
4. Dana yang dibatasi penggunaannya, digunakan tidak sesuai peruntukan, senilai Rp20.355.832.456.

Pola Serupa di Tahun Anggaran 2024

Seno Aji juga menyoroti keberulangan modus serupa pada tahun anggaran 2024, antara lain:

1. Honorarium MPPKD dan sekretariat yang tidak sesuai aturan sebesar Rp1.157.500.000.
2. Tunjangan pegawai pengelola keuangan dan aset kembali membebani APBD hingga Rp6.150.524.066, dengan indikasi ketidaksesuaian senilai Rp587.078.239.
3. Belanja pemeliharaan gedung secara swakelola oleh BPKAD senilai Rp205.008.000.
4. Penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp15.871.647.599.

“Kami menduga kuat ada praktik mafia anggaran dalam tubuh BPKAD Tulang Bawang. Modus operandinya beragam, mulai dari mark-up, laporan fiktif, hingga pengalihan penggunaan dana dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Dan ini berlangsung selama dua tahun berturut-turut,” ujar Seno Aji.

Aktivis yang dikenal vokal dalam mengawal pengelolaan keuangan negara ini menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum.

“Dalam waktu dekat, kami akan menyampaikan laporan ke penegak hukum agar dugaan praktik korupsi ini segera ditindaklanjuti demi tegaknya keadilan dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” tegasnya.

Sebagai informasi tambahan, Dr. Rustam Effendi yang saat ini menjabat Kepala BPKAD Tulang Bawang juga diketahui tengah mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

(Red/Mediabahri.com)