JAKARTA – mediabahri.com | Meski Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan saat ini sedang menggalakkan efisiensi anggaran, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, menegaskan bahwa publikasi media tetap menjadi kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan.
Dalam pernyataannya, Syamsul menyoroti pentingnya peran media dalam menjaga nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di semua tingkatan.
“Publikasi media bukan hanya pelengkap. Ia adalah bagian dari sistem kepercayaan publik terhadap peradilan. Di tengah efisiensi sekalipun, publikasi tetap harus diprioritaskan,” ungkap Syamsul pada Minggu (6/7/2025).
Empat Alasan Mengapa Media Tetap Diperlukan di MA & Peradilan:
-
Menciptakan Transparansi
Kehadiran awak media dapat membantu mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, dari tingkat pertama hingga banding. -
Menumbuhkan Kepercayaan Publik
Media berperan dalam menyampaikan informasi hukum secara terbuka, yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. -
Efisiensi Tidak Boleh Menjadi Alasan Menutup Diri
Syamsul mengingatkan bahwa efisiensi anggaran jangan sampai mengorbankan prinsip keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang sehat. -
Memperkuat Sinergi Media dan Aparatur Peradilan
Efisiensi tidak boleh menciptakan jarak antara insan pers dan aparatur peradilan. Sebaliknya, harus dibangun kemitraan yang mendukung misi edukasi hukum.
Dorongan Evaluasi Kinerja Humas & Jubir
Syamsul juga menyampaikan harapannya kepada pimpinan MA RI agar segera mengevaluasi kinerja jubir dan staf humas pengadilan yang dinilai kurang proaktif dalam menjalin komunikasi dengan media.
“Jika tidak paham tupoksi, lebih baik diganti. Kita butuh orang-orang yang peka terhadap pentingnya komunikasi publik,” ujarnya tegas.
FORSIMEMA Dorong Kolaborasi Lewat Pokja Media
Ia menyampaikan bahwa inisiatif seperti pembentukan grup WhatsApp Media Portal Berita MA & Peradilan adalah langkah strategis yang patut diapresiasi dan didukung penuh oleh institusi peradilan.
Menurut Syamsul, keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) media seperti FORSIMEMA justru harus menjadi mitra resmi MA dan badan peradilan dalam mendukung program-program transparansi dan integritas.
“Kalau lembaga peradilan ingin integritas yang diusung Ketua MA YM Prof Dr. Sunarto SH MH benar-benar terwujud, maka media harus dilibatkan, bukan dijauhkan,” tegasnya.
Penutup
FORSIMEMA-RI, di bawah kepemimpinan Syamsul Bahri periode 2024–2030, berkomitmen terus mengawal keterbukaan informasi dan memperkuat sinergi antara media dengan institusi hukum, demi mewujudkan peradilan yang bersih, humanis, dan dipercaya publik.
(Tim Redaksi | mediabahri.com)
