MEDAN | mediabahri.com —
Penggiat sosial Muhammad Zulfahri Tanjung angkat bicara terkait penetapan lima tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa KPK harus berani membongkar skandal korupsi ini hingga ke akar-akarnya.
Zulfahri mengapresiasi langkah awal yang dilakukan KPK. Namun, ia menilai penetapan lima tersangka belum cukup untuk mengungkap siapa sebenarnya aktor intelektual di balik kasus suap yang terjadi di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut.
"Saya menduga kuat bahwa para tersangka tidak bekerja sendiri. Pasti ada pihak lain yang lebih tinggi yang terlibat, dan ini harus diungkap. Jangan hanya berhenti di lima orang ini," tegas Zulfahri kepada wartawan, Senin (1/7/2025).
Dalam OTT yang dilakukan KPK pada Kamis malam (26/6/2025), lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari unsur penyelenggara negara, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK Dinas PUPR Sumut Rasuli Efendi Siregar, serta PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto.
Sementara dari pihak swasta, yang turut diciduk adalah duet bapak-anak: Akhirun Efendi Siregar selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group (DNG) dan anaknya M Rayhan Dulasmi Piliang, Direktur PT RN.
Zulfahri menyoroti, kasus ini tidak boleh berhenti pada level teknis semata. Ia mendesak agar KPK memeriksa secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobby Arif Nasution.
"Sebagai pemimpin tertinggi di daerah, sangat tidak mungkin beliau tidak mengetahui pergerakan proyek sebesar ini. KPK harus berani memanggil dan memeriksa Bobby Nasution jika ingin menyapu bersih korupsi di Sumut," tegasnya.
Ia juga mengkritisi watak sebagian pemimpin di Sumatera Utara yang disebutnya “anti kritik” dan lebih memilih melakukan klarifikasi atau bantahan ketimbang melakukan introspeksi.
"Setiap ada kritik, selalu dibalas dengan klarifikasi atau bahkan serangan balik. Ini menunjukkan bahwa mentalitas antikorupsi belum tertanam kuat di jajaran pemerintahan," ujar Zulfahri.
Zulfahri menutup pernyataannya dengan sebuah peringatan tajam:
"Kita akan lihat seberapa berani KPK melangkah. Apakah kasus ini akan dibongkar tuntas, atau justru perlahan-lahan menghilang seperti yang sudah-sudah."
Redaksi mediabahri.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyuarakan keberanian penegakan hukum yang tidak tebang pilih. (Red)
