MEDAN | mediabahri.com – Pascaterjaringnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 26 Juni 2025, publik kini menyoroti pelaksanaan sejumlah proyek di Kota Medan yang dinilai janggal dan tidak transparan.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan tajam masyarakat adalah pembangunan saluran air (U-Ditch) di Jalan Gaperta Ujung. Proyek ini diketahui tidak memasang papan informasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketiadaan plank proyek tersebut menimbulkan kecurigaan adanya dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Tim mediabahri.com yang turun ke lokasi menemukan fakta bahwa pemasangan U-Ditch terkesan asal-asalan. Salah satu unit U-Ditch di depan Restoran Gacoan tampak pecah dan hancur, diduga kuat akibat kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi. Informasi dari pihak restoran menyebutkan bahwa U-Ditch tersebut telah pecah sebanyak tiga kali dan selalu diganti oleh pihak proyek. Ironisnya, pecahan terus berulang setiap kali dilalui kendaraan pengangkut barang dengan tonase ringan.
“Setelah pecah ketiga kalinya, pihak proyek malah meminta kami mengganti sendiri dengan biaya sendiri. Padahal sebelumnya, jalan masuk ke restoran ini tidak pernah bermasalah meskipun sering dilalui kendaraan pengangkut barang,” ujar salah satu pengelola Restoran Gacoan kepada wartawan.
Dugaan lemahnya daya tahan U-Ditch makin menguatkan spekulasi bahwa proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai standar konstruksi yang semestinya. Tidak hanya itu, ketiadaan papan proyek membuka ruang dugaan bahwa proyek ini sengaja disembunyikan dari pantauan publik guna memuluskan praktik kecurangan.
Ketika dikonfirmasi, Pelaksana Tugas Kadis PUPR Sumut, Gibson Panjaitan, menyatakan akan mengecek lebih lanjut proyek tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan pernyataan resmi kepada tim mediabahri.com.
Kondisi ini menambah daftar panjang dugaan praktik kotor di tubuh Dinas PUPR Sumatera Utara. Masyarakat berharap KPK dan aparat penegak hukum lainnya tidak berhenti pada OTT Kadis PUPR semata, tetapi juga mengusut tuntas jaringan dan modus-modus korupsi yang diduga masih berjalan dalam proyek-proyek infrastruktur di Sumut.
Redaksi mediabahri.com akan terus memantau dan menggali lebih dalam potensi pelanggaran hukum dalam proyek-proyek yang tidak transparan ini.
Laporan: MZ. Tanjung
