Deli Serdang – Mediabahri.com | Polemik pengelolaan dana desa kembali memanas di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Junaedi Daulay, Pemimpin Redaksi media online sekaligus tokoh pemuda setempat, secara lantang menantang Kepala Desa agar segera membuka secara transparan penggunaan dana desa yang dinilai penuh teka-teki dan menimbulkan keresahan warga.
Pernyataan keras Junaedi muncul setelah adanya laporan bahwa kepala desa memerintahkan para kepala dusun untuk mendatangi rumah-rumah warga secara door to door, dengan tujuan meminta klarifikasi terkait tanda tangan warga dalam surat aduan resmi yang telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk intimidasi yang tidak beradab.
“Hormati suara dan hak warga! Bukan dengan cara mendatangi rumah warga dan memakai dalih tanda tangan palsu. Kepala desa seharusnya merespons surat kami dengan musyawarah terbuka, bukan menyebar ancaman,” tegas Junaedi dalam pernyataan resminya, Minggu (8/6/2025).
Junaedi menegaskan bahwa surat yang dikirimkan masyarakat adalah bentuk kontrol publik yang sah dan dilindungi undang-undang. Menurutnya, reaksi represif justru semakin memperkuat dugaan bahwa ada yang disembunyikan dalam pengelolaan anggaran desa.
“Kami hanya menuntut bukti nyata soal pengelolaan anggaran. Kalau memang tidak ada penyelewengan, kenapa takut membuka data ke publik?” ujarnya dengan nada tajam.
Lebih lanjut, Junaedi meminta Dinas PMD Deli Serdang segera turun tangan menanggapi laporan masyarakat yang kini viral di berbagai platform media sosial. Ia menyayangkan lemahnya kepemimpinan kepala desa dalam menyikapi kritik dan aspirasi warga.
“Jangan biarkan masyarakat terus diteror oleh sikap arogan pejabat desa. Sudah saatnya ada perubahan. Dana desa itu milik rakyat, bukan milik pribadi,” tegasnya.
Dalam pernyataan penutupnya, Junaedi juga menantang Bupati Deli Serdang untuk turun langsung dan memberikan ketegasan terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa yang semakin mencemaskan warga.
"Kami ingin melihat apakah Bupati Deli Serdang punya keberanian bertindak tegas atau justru kepala desa kami hanyalah korban dari praktik titipan oknum APH. Atau malah dana desa memang sudah terlanjur dikuras demi kepentingan pribadi?" sindirnya tajam.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan menjadi titik balik dalam penataan ulang sistem pengawasan dana desa yang selama ini kerap jadi ladang gelap praktik korupsi. Transparansi, partisipasi warga, dan keberanian bersuara menjadi kunci utama untuk membenahi pemerintahan desa ke arah yang lebih jujur dan berpihak kepada rakyat.
Laporan: Muhammad Zulfahri Tanjung
