Mediabahri.com | Binjai – Kamis, 22 Mei 2025 - Dalam suasana yang penuh dinamika, DPRD Kota Binjai menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda krusial yang menyorot langsung kinerja Pemerintah Kota Binjai. Agenda utama yang menjadi sorotan adalah penyampaian hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024, penyampaian rekomendasi DPRD, serta pembahasan Ranperda Penanggulangan Bencana.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Juli Sawitma Nasution, rapat ini menjadi ajang evaluasi tajam terhadap kinerja Wali Kota Amir Hamzah. Dalam sambutannya, Amir mencoba meredam kritik dengan mengapresiasi kerja keras DPRD. Ia menekankan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan memperbaiki layanan publik.

“Kami akan menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi strategis untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Amir dalam nada yang hati-hati.

Namun di balik pernyataan normatif itu, sejumlah anggota dewan menilai perlu langkah konkret, bukan sekadar janji manis. Kinerja pemerintahan selama 2024 disebut belum optimal, khususnya dalam hal respons terhadap isu-isu publik seperti infrastruktur dan pelayanan sosial.

Tak hanya soal LKPJ, DPRD juga mendorong percepatan pembahasan Ranperda Penanggulangan Bencana. Regulasi ini dinilai mendesak di tengah meningkatnya ancaman bencana, namun selama ini masih minim dukungan kebijakan yang kuat dan terstruktur. Ranperda tersebut diharapkan mampu mengatur secara tegas mekanisme pencegahan dan penanganan bencana yang sering kali tumpang tindih.

Rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Chairil Anwar, Sekdako Irwansyah Nasution, seluruh anggota DPRD, OPD, camat dan lurah se-Kota Binjai, serta para tamu undangan lainnya.

Dengan kritik mulai mengemuka dan desakan untuk reformasi semakin kuat, publik menanti: akankah rekomendasi DPRD hanya menjadi formalitas tahunan, atau benar-benar direspons dengan tindakan nyata oleh Pemko Binjai? (ZoelIdrus/Red)